Mataram, Gatra.com - Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memberi apresiasi tinggi terhadap figur dan tokoh perempuan yang maju bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Selain memperkaya demokrasi, hadirnya kandidat perempuan tersebut adalah cermin kemajuan dan komitmen masyarakat Bumi Gora terhadap kesetaraan.

“Kehadiran perempuan dalam kontestasi kepala daerah itu bukan hanya memecah stereotip gender. Tapi juga membuktikan kalau kepemimpinan efektif itu tidak mengenal jenis kelamin,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Kamis, (13/6).

Kandidat calon kepala daerah perempuan muncul di pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di NTB. Di level provinsi, ada Hj Sitti Rohmi Djalilah yang maju sebagai calon gubernur. Rohmi sebelumnya adalah Wakil Gubernur NTB.

Di Lombok Barat, ada empat kandidat perempuan yang bakal bertarung. Ada Bupati petahana Hj. Sumiatun dan Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah. Keduanya akan maju sebagai calon bupati. Dua kandidat lainnya yakni Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan Hj Nurul Ahda, bakal maju sebagai calon wakil bupati.

Di Sumbawa, ada wakil bupati petahana Dewi Noviani yang akan maju sebagai calon bupati. Sementara di Kota Mataram, ada nama Hj. Putu Selly Andayani yang disebut-sebut kini sedang ditimang kandidat petahana untuk kursi calon wakil wali kota.

Menurut Bambang Mei, kandidat kepala daerah perempuan tidak hanya membawa variasi perspektif dan pendekatan dalam kepemimpinan. Tetapi juga berpotensi untuk memengaruhi secara positif pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Apalagi, kata analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini, kandidat perempuan yang akan bertarung dalam Pilkada serentak tersebut bukanlah figur kaleng-kaleng. Itu mengapa apresiasi tinggi layak disematkan.

Didu mengungkapkan, dalam konteks demokrasi dan pemerintahan modern seperti saat ini, representasi gender yang seimbang sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil. Dalam hal ini, kandidat kepala daerah perempuan memainkan peran vital.

”Mereka bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga aktor kunci dalam mendorong inovasi dan transformasi sosial. Itu mengapa, mengapresiasi kandidat perempuan dalam posisi kepemimpinan daerah adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih adil dan efektif,” tandas Didu.

Di sisi lain, mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menjelaskan, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan politik memberikan perspektif yang berbeda dalam pembuatan kebijakan. Perempuan cenderung membawa perhatian lebih besar pada isu-isu sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta keluarga.

Perempuan, kata Didu, sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam mencapai posisi kepemimpinan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut menjadikan mereka harus menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk berhasil.

Didu menyebut banyak studi yang menunjukkan bahwa perempuan dalam posisi manajerial atau kepemimpinan sering memiliki gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan transformasional. Mereka cenderung mendorong partisipasi dan memberdayakan tim mereka, yang menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik.

”Ketika perempuan memegang posisi kepemimpinan, mereka menjadi teladan dan pendorong perubahan bagi perempuan lainnya. Mereka membuktikan bahwa perempuan bisa mencapai puncak karier politik dan administratif,” tandas Didu.

Aktivis Bumi Gora yang dikenal humble ini menegaskan, ada banyak contoh yang menunjukkan hal tersebut. Dalam kancah politik nasional misalnya, ada Tri Rismaharini yang kini Menteri Sosial dan sebelumnya merupakan Wali Kota Surabaya.

Sebagai wali kota, Risma berhasil meraih banyak penghargaan internasional untuk tata kelola kota, lingkungan hidup, dan inovasi pelayanan publik. Dia melahirkan kebijakan inovatif, seperti implementasi program e-Government dan sistem kesehatan yang terintegrasi.

Ada pula nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebagai gubernur, Khofifah berfokus pada pemberdayaan perempuan dan ekonomi inklusif. Kebijakan inovatifnya antara lain program "Jatim Berdaya" yang mendukung UMKM dan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi.

Di Bumi Gora, nama Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 Hj. Sitti Rohmi Djalilah layak dikedepankan. Selama kepemimpinannya bersama Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, kepuasan masyarakat NTB atas kinerja kepemimpinan Rohmi sangat tinggi. Bahkan di atas 85 persen. Saat pilkada, pasangan Zul-Rohmi meraih 811.945 suara, unggul jauh dari pesaing terdekatnya kala itu, pasangan Suhaili-Amin, yang meraih 674.602 suara.

Di lebel kabupaten, ada juga nama Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, kepala daerah perempuan pertama di NTB yang terpilih dalam Pilkada langsung dan sudah menjabat dua periode. Pada periode keduanya, Indah Damayanti bersama pasangannya, menang telak di pilkada.

Sementara di kancah internasional, ada nama Kanselir Jerman, Angela Merkel, pemimpin perempuan yang telah berhasil memandu negaranya melalui krisis dengan mengadopsi pendekatan yang inovatif dan adaptif. Selama kepemimpinan Merkel, Jerman menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Didu menegaskan, terlalu banyak bukti sahih, bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa semua segmen masyarakat terwakili secara adil. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas mereka, terutama dalam isu-isu yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

Kandidat perempuan juga kata Didu, mungkin lebih responsif terhadap masalah yang sering diabaikan. Seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Itu sebabnya, kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Banyak contoh bagaimana pemimpin perempuan lebih cenderung mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan.

”Karena itu, bicara tentang kepemimpinan perempuan, kita bukan hanya memajukan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, tetapi juga memajukan kualitas pemerintahan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Didu.

214