Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri PPN Suharso Monoarfa menyoroti masalah munculnya pemukiman kumuh di area kawasan industri pertambangan nikel. Dia mengatakan munculnya masalah ini akibat perencanaan pemerintah daerah yang kurang baik.

Suharso mengatakan keberadaan kawasan industri nikel itu telah memacu perkembangan kawasan pemukiman di daerah sekitar. Namun, kawasan pemukiman itu muncul tanpa diimbangi layanan infrastruktur dasar yang memadai.

"Contoh misalnya di kawasan industri seperti Morowali, Weda Bay dan sebagainya terdapat kawasan pemukiman yang berkembang pesat, tanpa diimbangi dengan layanan dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan sehingga muncul kantong-kantong kekumuhan," kata dia dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, Jumat, (14/6/2024).

-

-

Suharso menambahkan buruknya perencanaan pembangunan juga memunculkan masalah lainnya. Di antaranya, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; penurunan kualitas lingkungan hidup; tingginya kerawanan bencana; hingga rendahnya kapasitas dan kualitas sosial ekonomi masyarakat yang amat bergantung pada sektor industri.

Karenanya, Suharso mendorong pemerintah daerah memperhatikan sejumlah hal dalam pengajuan DAK di tahun 2025. Dia mengatakan pemda perlu menyusun rencana dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial agar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, pemda juga perlu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan untuk menyelesaikan isu-isu strategis seperti kawasan pemukiman. "Kami harap sejak awal pemda dapat menyusun rencana untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis di daerah masing-masing," katanya.

Dia mengatakan pemda harus benar-benar memformulasikan kebutuhan nyata daerah dan bersinergi dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, termasuk dengan swasta.

"Pemda diminta benar-benar memformulasikan kebutuhan real dan bersinergi dengan kegiatan, serta sumber pendanaan termasuk dengan swasta, dengan demikian masalah ini akan secara bertahap diselesaikan," katanya.

[-]

-

Menkes Ingatkan Pejabat Pemda 'Berdosa' Jika RI Gagal Jadi Negara Maju
(haa/haa)