JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengaku tidak sepakat dengan pandangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung bisa menghambat pembangunan karena terjadi konflik antar kepala daerah.

Menurut dia, persoalan pembangunan akan bergantung pada pemimpin daerah tersebut, bukan didasarkan pada mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Jadi, untuk saat ini saya kurang sependapat dengan Pak Tito, bahwa persoalan utamanya bukan karena sistem pemilihan langsung, tapi karena faktor integritas, leadership, manajemen, dan visi pemimpin daerahnya. Itu yang utama," kata Viva Yoga kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2024).

Viva berpandangan bahwa kurang tepat jika pemilihan langsung menjadi alasan pembangunan daerah terhambat.

Baca juga: Ketika Mendagri Minta Maaf karena Kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya...

Apalagi, dia mengatakan, masyarakat di daerah sudah terbiasa memilih calon pemimpinnya melalui sistem pemilihan langsung. Seperti ketika memilih calon kepala desa.

"Pilkades (pemilihan kepala desa) itu UU (Undang-Undang) Desa sebelumnya itu juga menetapkan bahwa memilih kepala desa secara langsung. Jadi masyarakat itu sudah terbiasa dengan pemilihan langsung," ujarnya.

Viva juga menyebut, persoalan pembangunan juga bukan bergantung pada partai politik yang mengusung calon kepala daerah.

Sebaliknya, calon kepala daerah itu yang semestinya memiliki ide dan gagasan untuk memajukan daerahnya.

"Kalau pemimpin daerahnya, gubernur, bupati, wali kota tidak punya visi, menang karena korup, menang karena money politic, ya tentu daerahnya akan terbelakang," katanya.

"Tapi kalau pemimpin daerahnya memiliki inovasi, memiliki ide dan gagasan, tentunya akan bisa berkembang dengan cepat," ujar Viva lagi.

Baca juga: Nilai Pilkada Langsung Bikin Konflik Kepala Daerah, Mendagri: Ini Menghambat Pembangunan

Sebelumnya diberitakan, Tito Karnavian menilai pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tidak akur karena urusan politik.

"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 10 Juni 2024.

Dia menyebutkan, perbedaan partai politik (parpol) para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakkompakan.

Dalam pandangannya, situasi itu menyebabkan pembangunan tidak optimal dan merugikan masyarakat.

“Apalagi kalau partainya berbeda, satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat,” kata Tito.

Baca juga: Soal 5 Pj Kepala Daerah Tersangkut Hukum, Mendagri Sebut Telah Libatkan Penegak Hukum Saat Seleksi

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa situasi tersebut berbeda dengan para penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Sebab, para penjabat ditunjuk langsung, bukan merupakan kader partai politik dan tidak mengeluarkan biaya politik untuk menjadi pemimpin suatu daerah.

“Karena mereka tidak punya biaya politik seperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung, dan lain-lain,” ujarnya.

"Ya mereka enggak boleh bermain-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik, ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik,” kata Tito melanjutkan.

Baca juga: Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.