FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi topik hangat dan perhatian banyak pihak.

Berbagai isu yang bermunculan terkait penarikan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, salah satunya pengangkatan Politisi Gerindra Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen BSI dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT BSI Tbk pada Jumat (17/5/2024) lalu. Sementara itu,  Muhammadiyah mengusulkan Abdul Mu'ti untuk posisi Komisaris di BSI. 

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui, mengatakan bahwa pemindahan dana dari satu bank ke bank lain adalah hal yang biasa. Namun, ia juga menyoroti potensi dampak negatif dari penarikan dana Rp15 triliun ini terhadap BSI.

Mengenai isu Abdul Mu'ti yang tidak jadi diangkat sebagai Komisaris BSI, Sutardjo memberikan pandangannya.

"Untuk menentukan komisaris itu kalau di perbankan melalui dua tahapan. Walaupun pemilik saham sudah setuju, tetapi kalau Otoritas Jasa Keuangan OJK belum setuju, tidak lulus," Sutardjo menuturkan.

Kembali lagi menyinggung adanya kemungkinan pembicaraan di awal, Sutardjo tidak menampik jika salah satu pihak merasa kecewa.

"Apabila benar ada permintaan orang oleh BSI ke Muhammadiyah kemudian tidak dipenuhi, berarti BSI PHP Muhammadiyah atau tidak amanah pada hal tujuan utamanya," tandasnya.

Menurut Sutardjo, yang menjadi sorotan adalah alasan di balik pemindahan dana besar tersebut.

"Tetapi problemnya adalah kenapa dipindahkan uangnya. Kemudian apa efeknya terhadap bank yang ditinggalkan itu," ucapnya.

Dari sisi Muhammadiyah, Sutardjo menduga ada kemungkinan karena pelayanan yang didapatkan dari BSI tidak memuaskan.Bisa juga hasil usahanya tidak begitu memberikan keuntungan bagi Muhammadiyah. 

"Atau juga Muhammadiyah berpikir jangan di satu bank, artinya dia memitigasi risiko. Kalau satu bank kurang bagus, kasihan juga. Jadi dibagi-bagi itu di bank syariah yang lain. Sehingga risikonya dibagi-bagi," bebernya. (*/fajar)