Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan salah satu pihak yang mendukung wacana pengelolaan tambang. Salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu mengakui sangat membutuhkan pengelolaan tambang. "Ditawarin getuk aja mau, apalagi tambang, kita mau lah. Kenapa karena kita butuh." kata Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam 'Halaqoh Ulama: Sikapi Fatwa MUI Terkait Ijtima Ulama Soal Salam Lintas Agama' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024. Dia menyampaikan alasan sangat membutuhkan pengelolaan tambang tersebut. Salah satunya, mengubah nasib keluarga besar NU. "Ini (warga NU) melarat berapa lama, sampai imajinasi (menjadi orang) kaya gak punya," ungkap dia.   Yahya menyampaikan PBNU hanya bergantung pada iuran anggota selama ini. Dia tak ingin sistem tersebut terus diterapkan. "Masa imajinasi untuk kembangan sumber daya NU kok iuran warga, (ini) gara-gara kelamaan melarat," jelasnya. Selain itu, Yahya memastikan pengelolaan tambang yang bakal dilakukan ormasnya dipastikan jauh dari kata haram. Ia akan menjamin mulai dari asal usul lahan tambang, pengelolaan, dan hasil tambang. "Kalau asal usul beres kan sudah selesai, gak nyolong ini, kemudian masalah berikutnya bagaimana mengelolanya supaya tidak haram. Ya kita atur dengan cara yang tidak haram," pungkasnya. Diketahui, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti PBNU mendapatkan izin tambang batu bara. Izin akan segera keluar dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mengaku akan segera menerbitkan izin tambang untuk ormas keagamaan. "Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU, karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua,” kata Bahlil di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang disiarkan di YouTube Kementerian Investasi dan dikutip pada Minggu 2 Juni 2024.

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan salah satu pihak yang mendukung wacana pengelolaan tambang. Salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu mengakui sangat membutuhkan pengelolaan tambang.
 
"Ditawarin getuk aja mau, apalagi tambang, kita mau lah. Kenapa karena kita butuh." kata Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam 'Halaqoh Ulama: Sikapi Fatwa MUI Terkait Ijtima Ulama Soal Salam Lintas Agama' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.
 
Dia menyampaikan alasan sangat membutuhkan pengelolaan tambang tersebut. Salah satunya, mengubah nasib keluarga besar NU.
"Ini (warga NU) melarat berapa lama, sampai imajinasi (menjadi orang) kaya gak punya," ungkap dia.
 
Yahya menyampaikan PBNU hanya bergantung pada iuran anggota selama ini. Dia tak ingin sistem tersebut terus diterapkan.
 
"Masa imajinasi untuk kembangan sumber daya NU kok iuran warga, (ini) gara-gara kelamaan melarat," jelasnya.
 
Selain itu, Yahya memastikan pengelolaan tambang yang bakal dilakukan ormasnya dipastikan jauh dari kata haram. Ia akan menjamin mulai dari asal usul lahan tambang, pengelolaan, dan hasil tambang.
 
"Kalau asal usul beres kan sudah selesai, gak nyolong ini, kemudian masalah berikutnya bagaimana mengelolanya supaya tidak haram. Ya kita atur dengan cara yang tidak haram," pungkasnya.
 
Diketahui, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti PBNU mendapatkan izin tambang batu bara. Izin akan segera keluar dalam waktu dekat.
 
Hal ini disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mengaku akan segera menerbitkan izin tambang untuk ormas keagamaan.
 
"Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU, karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua,” kata Bahlil di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang disiarkan di YouTube Kementerian Investasi dan dikutip pada Minggu 2 Juni 2024.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ABK)