“Ya, sah-sah (disiapkan untuk kursi kabinet Prabowo-Gibran) aja karena siapa pun yang berkuasa bisa menyetting itu,” ucap Adib kepada Alinea.id, Senin (10/6).

Spekulasi lainnya ialah Bambang mundur karena kinerja. Menurut Adib, Bambang bisa jadi dianggap gagal oleh Jokowi lantaran tak mampu mengebut pembangunan IKN. 

Sebelumnya, Jokowi sempat menargetkan upacara perayaan HUT RI ke-79 bakal digelar berbarengan dengan peresmian IKN. Namun, karena IKN belum siap, upcara perayaan HUT RI digelar di Jakarta dan IKN. 

Di lain sisi, investasi asing ke IKN juga tergolong seret. “Sekalian saja (jabatan Kepala Otorita IKN) nanti dikasih ke sosok yang menarik investasi asing,” ujar Adib. 

Pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio memandang mundurnya Bambang terkait dengan keinginan Jokowi untuk mempercepat pembagunan IKN. Di lain sisi, Jokowi juga "kesal" lantaran investasi asing tak mengalir deras ke IKN. 

“Kalau (Menteri Investasi) Bahlil (Lahadalia) sama LBP (Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan) bilang udah ratusan investor berminat, bohong itu,” katanya kepada Alinea.id, Sabtu (8/6).

Agus mengatakan Jokowi seharusnya bersabar membangun IKN. Sebagaimana praktik-praktik di luar negeri, pemindahan ibu kota biasanya memakan waktu lebih dari dua tahun. 

Mengebut pembangunan IKN ala Jokowi, kata Agus, potensial bermasalah. Bisa jadi ada regulasi yang dikesampingkan atau dana ilegal yang dipakai untuk mendanai pembagunan. “Kalau ikutin model Pak Jokowi, bahaya. Bisa masuk penjara,” ucapnya.