Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menegaskan organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

“Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (9/6/2024).

Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Muhammadiyah menegaskan akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.

“Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi,” katanya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Bahlil Lahadilia Menteri Investasi menyatakan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk PBNU guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

Menurutnya, Joko Widodo Presiden telah setuju dan akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. (ant/saf/ham)