Jakarta: Sejumlah pihak memunculkan wacana pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui MPR demi mencegah politik uang atau money politic. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai wacana itu sebagai hal yang aneh. "Kalau persoalannya mengembalikan sistem pilpres langsung ke tidak langsung karena maraknya politik uang, itu sikap yang konyol," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Senin, 10 Juni 2024. Dia mengakui politik uang bisa jadi datang dari kontestan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini untuk mendongkrak perolehan suara. "Mereka bisa saja melakukan politik uang, memberi sembako, biaya perjalanan dengan tim yang gemuk, jor-joran iklan, serta biaya untuk saksi," ujar Jamiluddin. Namun, kata dia, wajar bila ada penolakan terhadap amendemen pasal terkait sistem pilpres. Sebab, itu bertentangan dengan sistem presidensial dan prinsip kedaulatan rakyat. Hal itu, lanjut dia, sejalan dengan roh sistem demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Presiden yang dipilih rakyat harus mewakili suara rakyat. "Karena itu, tidak ada yang salah dalam pemilihan presiden secara langsung. Sistem itu justru mencerminkan kedaulatan rakyat sesungguhnya," ujar Jamiluddin.   Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais mempersilakan mengamendemen UUD 1945. Namun, perubahan undang-undang itu harus memperhatikan kondisi zaman. "Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan, apa, di amendemen, silakan, ya, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Dia meminta maaf soal keputusan di era menjabat sebagai ketua MPR yang mengubah sistem pemilihan langsung. Amien tak menyangka sistem saat ini membuat maraknya politik uang. "Jadi dulu, itu kita mengatakan, kalau dipilih langsung one man, one vote, ya, mana mungkin, ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ini ratusan triliun, enggak, ternyata mungkin, gitu lah, ya. Memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah, jadi sekarang, kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak, ya," ujar Amien.

Jakarta: Sejumlah pihak memunculkan wacana pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui MPR demi mencegah politik uang atau money politic. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai wacana itu sebagai hal yang aneh.
 
"Kalau persoalannya mengembalikan sistem pilpres langsung ke tidak langsung karena maraknya politik uang, itu sikap yang konyol," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Senin, 10 Juni 2024.
 
Dia mengakui politik uang bisa jadi datang dari kontestan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini untuk mendongkrak perolehan suara.
"Mereka bisa saja melakukan politik uang, memberi sembako, biaya perjalanan dengan tim yang gemuk, jor-joran iklan, serta biaya untuk saksi," ujar Jamiluddin.
 
Namun, kata dia, wajar bila ada penolakan terhadap amendemen pasal terkait sistem pilpres. Sebab, itu bertentangan dengan sistem presidensial dan prinsip kedaulatan rakyat.
 
Hal itu, lanjut dia, sejalan dengan roh sistem demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Presiden yang dipilih rakyat harus mewakili suara rakyat.
 
"Karena itu, tidak ada yang salah dalam pemilihan presiden secara langsung. Sistem itu justru mencerminkan kedaulatan rakyat sesungguhnya," ujar Jamiluddin.
 
Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais mempersilakan mengamendemen UUD 1945. Namun, perubahan undang-undang itu harus memperhatikan kondisi zaman.
 
"Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan, apa, di amendemen, silakan, ya, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.
 
Dia meminta maaf soal keputusan di era menjabat sebagai ketua MPR yang mengubah sistem pemilihan langsung. Amien tak menyangka sistem saat ini membuat maraknya politik uang.
 
"Jadi dulu, itu kita mengatakan, kalau dipilih langsung one man, one vote, ya, mana mungkin, ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ini ratusan triliun, enggak, ternyata mungkin, gitu lah, ya. Memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah, jadi sekarang, kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak, ya," ujar Amien.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(AZF)