Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan acara ini spesifik mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di 2020-2024 dan merencanakan apa yang akan dikerjakan pada 2025-2029. Mendagri menegaskan mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Namun, Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) “Ini sudah dilaksanakan sudah ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN diantaranya sudah beroperasional, dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,” ujar Mendagri, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Juni 2024. Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai percepatan pembangunan PLBN. Mendagri menyampaikan aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar karena Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. “Untuk itu mengembangan kawasan perbatasan ini banyak sekali target nya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,” jelas dia.   Dia berharap target pemerataan pembangunan ini akan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan. Sehingga, daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi. Mendagri menerangkan dengan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal ini akan memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Mendagri menyampaikan dalam kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah. Menurut dia, penguatan pembangunan di kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah dalam rangka mengharmonisasikan dan menyinergikan program/kegiatan daerah. "Sehubungan dengan hal ini, saya meminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai anggota BNPP memberikan perhatian secara khusus dan serius bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan di daerah, dan mengalokasikan sebagian anggaran daerahnya dalam kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia," ujar dia.

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan acara ini spesifik mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di 2020-2024 dan merencanakan apa yang akan dikerjakan pada 2025-2029.
 
Mendagri menegaskan mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Namun, Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
 
“Ini sudah dilaksanakan sudah ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN diantaranya sudah beroperasional, dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,” ujar Mendagri, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Juni 2024.
Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai percepatan pembangunan PLBN.
 
Mendagri menyampaikan aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar karena Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada.
 
“Untuk itu mengembangan kawasan perbatasan ini banyak sekali target nya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,” jelas dia.
 
Dia berharap target pemerataan pembangunan ini akan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan. Sehingga, daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi.
 
Mendagri menerangkan dengan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal ini akan memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
 
Mendagri menyampaikan dalam kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah. Menurut dia, penguatan pembangunan di kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah dalam rangka mengharmonisasikan dan menyinergikan program/kegiatan daerah.
 
"Sehubungan dengan hal ini, saya meminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai anggota BNPP memberikan perhatian secara khusus dan serius bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan di daerah, dan mengalokasikan sebagian anggaran daerahnya dalam kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia," ujar dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(AZF)