FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai pemberian izin tambang kepada Organisasi Masyarakat (Ormas).

Seperti diketahui, sebelumnya Bahlil mengungkapkan kebingungannya atas protes yang diterima ketika izin tambang diberikan kepada pihak asing.

Sementara, terdapat keributan yang muncul saat izin diberikan kepada Ormas.

Menurut Said Didu, pernyataan Bahlil tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa pemerintah telah memberikan izin tambang kepada pihak asing.

"Ini pengakuan bahwa Pemerintah memang telah memberikan tambang ke Asing," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (8/6/2024).

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menilai, pemberian izin tambang kepada Ormas hanyalah langkah untuk menutupi kesalahan sebelumnya.

"Untuk mengimbangi atau menutupi kesalahan, sekarang tambang juga diserahkan ke Ormas keagamaan," tukasnya.

Said Didu secara blak-blakan menyebut bahwa pemerintah saat ini tidak berbeda dengan makelar, yang mencoba mengimbangi tindakan kontroversial dengan kebijakan yang dianggapnya tidak tepat.

"Pemerintah tidak beda dengan makelar," tandasnya.

Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia mengaku serba salah dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena kerap mendapat protes dari berbagai pihak.

Ia menyatakan bahwa protes muncul baik ketika IUP diberikan kepada konglomerat dan pihak asing, maupun ketika dibuka untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah menerbitkan aturan IUP untuk ormas keagamaan dengan niat baik, tanpa ada kaitannya dengan politik balas budi.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama adalah untuk mendistribusikan manfaat dari sumber daya alam kepada masyarakat luas.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memberikan IUP bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

(Muhsin/fajar)