JAKARTA - Pro dan kontra muncul di masyarakat setelah pemerintah menerbitkan aturan pemberian izin kelola tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Bahkan, beberapa pihak menilai bahwa izin tersebut sengaja diberikan Presiden Jokowi sebagai kompensasi setelah berlangsungnya Pilpres 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah pun menegaskan bahwa ormas keagamaan di Indonesia, terutama islam, seperti NU dan Muhamadiyah merupakan organisasi besar, dan sejatinya tidak perlu mengelola tambang untuk memperkaya diri.

"Kalau tambang itu kan kecil buat NU, Ya kan? Enggak ada tambang juga (kami) hidup, misalnya NU dan organisasi keagamaan seperti muhamadiyah itu besar sekali, memiliki berbagai macam kekayaan yang dahsyat jumlahnya itu," kata Ikhsan dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?', Sabtu (8/6/2024).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Terlebih, kata Ikhsan, baik NU maupun Muhamadiyah telah membiayai dirinya sendiri, bahkan dalam pembangunan pesantren, hingga masjid.

"Jangan lupa di dalam kerangka itu semua, melalui pendidikan, dibangun pesantren-pesantren NU itu, NU itu kaya, kaya raya, jangan salah, karena memiliki pesantren yang begitu banyak jumlahnya, kemudian memilik masjid yang begitu besar jumlahnya, RS, pendidikan, pesantren dan lain-lain," katanya.

"Tetapi jangan lupa juga NU yang demikian besar andilnya bagi negara itu kan dibiayai sendiri, swadaya," sambungnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari