Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menyebut, Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik. Menurut dia, tidak akan ada lagi kebebasan bila revisi UU Polri disahkan.

"Kalau nanti UU Polri ini disahkan dan dilaksanakan, kita ini sangat kebebasannya sudah enggak ada," kata Ribka dalam diskusi memperingati Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

Ribka mencontohkan, kebebasan pers. Dia menyakini, sejumlah alat komunikasi yang penting dalam kerja pers akan disadap dengan penerapan UU Polri baru. "Semua handphone disadap, bayangkan," ujarnya.

Terhadap situasi tersebut, dia menyuarakan agar kader serta badan sayap PDIP harus kompak menghadapi pengkhianatan.

"Tapi kesini-sininya ketika penghianatan Jokowi terhadap PDIP, kita, terhadap kita, sehingga ini harus dikompakkan badannya sayap, ungkapnya.

"Saya ngomong sekarang mumpung ada badan dan sayap, buat apa dihadirkan disini ini bukan provokasi kita mesti lihat nanti kalau ada titik-titik sinyal-sinyal harus bagaimana, harus kompak," pungkasnya.