FAJAR.CO.ID -- Program Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera telah membuat rakyat marah. Pemotongan penghasilan pekerja ASN maupun swasta disebut kian menyengsarakan rakyat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menyesal dan tak menyangka kemarahan publik pada program Tapera yang akan diberlakukan pemerintah.

Sebagai respons atas kemarahan publik dan bentuk penyesalannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
menyebut tak perlu terburu-buru memberlakukan pemotongan penghasilan masyarakat untuk program Tapera. Apalagi jika masyarakat ternyata juga belum siap menerimanya.

Basuki kemudian membandingkan anggaran subsidi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp105 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi perumahan program FLPP.

Sementara, dana yang terkumpul dari iuran Tapera selama 10 tahun hanya sekitar Rp50 triliun.

"Menurut saya pribadi kalau memang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga," kata Menteri PUPR Basuki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Nah, dengan dana yang terkumpul selama 10 tahun sebesar Rp50 triliun dan dibandingkan dengan marahnya rakyat atas program tersebut, Basuki mengaku menyesal.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya enggak ngelegewo lah (eggak menyangka)," ucap Basuki.

Basuki juga memaparkan peraturan soal iuran Tapera sebetulnya telah direncanakan sejak 2016 lalu.

Namun, kebijakan itu baru bisa diterapkan pada 2027. Itu pun dengan status "diundur".

Basuki menyebut alasan penundaan penerapan kebijakan iuran Tapera dari 2016 ke 2027 dengan pertimbangan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," katanya.

Basuki menambahkan, jika masyarakat menolak dan marah atas kebijakan tersebut, pemerintah siap menerima masukan. Antara lain jika DPR RI meminta agar diundur, maka dia akan memimta agar program iuran Tapera diundur.

Ia menyatakan, pihaknya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengikuti masukan tersebut.

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," imbuh Basuki.

Kebijakan pemotongan penghasilan masyarakat untuk iuran Tapera mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Betapa tidak, iuran Tapera akan memotong penghasilan pekerja yang saat ini dianggap sudah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.

Apalagi, masyarakat juga telah dibebani berbagai potongan lain seperti iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PPN dan PPh, serta berbagai potongan lainnya.

Tak hanya memotong penghasilan para pekerja, iuran Taper ini juga mewajibkan pengusaha untuk membayar sebagian iuran dari para pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Kebijakan ini pun mendapat respons negatif dari masyarakat. Sampai-sampai, kelompok buruh turun ke jalan menolak kebijakan ini.

Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, pun memberikan kritikan tajam dan tak kalah pedas pada rencana pemerintah memotong gaji karyawan untuk iuran Tapera.

Irine Yusiana Roba Putri menegaskan bahwa subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara.

Dia menyampaikan kritikan tajam tersebut dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).

"Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera," pungkasnya.

Irine menilai tak ada kontribusi Tapera untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para pekerja.

Irine pun mempertanyakan perhitungan Tapera untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para pekerja. (*)