PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf memastikan Gudfan Arif Ghofur menjadi penanggung jawab bisnis tambang salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu.

Penunjukkan Gudfan Arif Ghofur bukan tanpa alasan, dia merupakan pengusaha tambang yang sudah memahami seluk-beluk bisnis tersebut. Selain itu, dia juga menjabat sebagai bendahara umum PBNU.

"Apakah NU punya sumber daya? lah ini bendahar umum kami ini pengusaha tambang juga, dan dia tentu tidak sendirian," ucap Yahya Cholil Staquf, Kamis 6 Juni 2024.

"Bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan. Sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan," tuturnya menambahkan.

Yahya Cholil Staquf juga memastikan bahwa NU memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk ditugaskan mengelola bisnis tambang nantinya. Selain itu, NU juga sudah membuat Perseroan Terbatas (PT) milik mereka sendiri.

"Kita sudah punya PT, dan penanggung jawab utamanya bendara umum yang juga adalah pengusaha tambang," katanya.

Tidak hanya Gudfan Arif Ghofur, Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa ada banyak SDM yang dimiliki NU. Mereka pun dinilai memenuhi syarat untuk terlibat dalam pengelolaan bisnis tambang.

"Sebetulnya di lingkungan NU itu sendiri sudah banyak sumber daya manusia-sumber daya manusia yang unggul, yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja," ujarnya.

"Ini kan soal proses, bukan kayak kita dikasih nasi bungkus yang bisa dibuka langsung dimakankan. Ini butuh proses lama, dan NU Saya kira sangat optimistis karena kita juga sudah beberapa tahun ini, sudah 2 tahun terakhirlah, melakukan semacam identifikasi sumber daya-sumber daya manusia," tutur Yahya Cholil Staquf menambahkan.

Bahkan, dia mengklaim NU sudah memiliki ratusan profesional yang bekerja di berbagai negara. Mereka pun berkomitmen untuk membantu NU mengelola bisnis tambang nanti.

"Sekarang ini misalnya kita sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional-profesional kelas 1. Ada yang bekerja di level Manajemen Perusahaan industri pesawat terbang, ada yang di industri keuangan, dan macam-macam industri teknologi tinggi yang lain. Mereka sudah engage, siap bekerja untuk NU lah," kata Yahya Cholil Staquf.

"Insyaallah nanti dalam waktu dekat kita ingin menciptakan satu platform untuk berkumpulnya sumber daya-sumber daya baru untuk masa depan NU ini. Saya kira dalam waktu dekat, mungkin gak sampai akhir tahun akan kita laksanakan," ujarnya menambahkan.

Yahya Cholil Staquf secara blak-blakan membahas mengenai izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang baru saja disahkan Jokowi.

Dia pun tak menutupi fakta bahwa keluarnya izin ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan janji Jokowi kepada NU pada 2021 lalu.

"Mungkin sebetulnya ya, ini khusnuzon kami, yang paling dipikirkan memang NU. Mungkin loh ini. Karena NU punya umat begitu besar, survei-survei mengatakan Lebih dari Separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU," tutur Yahya Cholil Staquf.

Dia pun mengungkapkan bahwa NU membutuhkan revenue alias pemasukan dana untuk mengurus umatnya. Apalagi, ormas Islam itu memiliki lebih dari 30.000 pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya, dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini," ujar Yahya Cholil Staquf.

"Maka, NU butuh revenue," ucapnya menambahkan.

Di tengah kebutuhan itu, Pemerintah kemudian memberikan kesempatan bagi ormas Islam. Sehingga, Jokowi berjanji akan menyediakan konsesi tambang untuk NU pada saat Pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung yang digelar Desember 2021 lalu.

Meski pada saat itu Yahya Cholil Staquf belum menjadi Ketum PBNU, tetapi dia menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk perhatian pemerintah. Mereka pun menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan di Tanah Air.

"Kemudian Bagaimana NU menyikapi ini? Nah NU ini seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh apa pun yang halal, yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi," katanya.

"Karena keadaan di bawah ini memang sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin," ujar Yahya Cholil Staquf menambahkan.***