Abadikini.com, JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dukungannya terhadap visi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. LaNyalla menekankan pentingnya mengembalikan konstitusi Indonesia kepada rumusan asli Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tahun 1999-2002.

Pernyataan ini disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Persatuan Nasional 08 (DPP GPN 08) di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/6/2024) malam. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP GPN 08 Safrin S, Wakil Ketua Umum Asep Khomarandani, Ketua Dewan Pembina Kyai Matsani AR, Ketua Bidang Hukum Sutomo, serta empat Dewan Pakar GPN 08, yaitu Prof. Dr. Ardhariksa Z, Prof. Dr. Akbar Yahya Yogerasi, Dr. Enjang Pera Irawan, dan Jus Sunardi. Dari pihak DPD RI, hadir pula Senator dari Lampung, Bustami Zainuddin dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

“Pak Prabowo, sesuai platform perjuangan Gerindra, memiliki keinginan memperjuangkan kembali UUD 1945 naskah asli. Beliau menunjukkan sikap dan komitmen kebangsaan serta patriotisme yang tinggi untuk memperbaiki kehidupan bangsa,” ujar LaNyalla.

Ia menambahkan, upaya untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli dan kemudian melakukan amandemen dengan adendum telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen bangsa, termasuk DPD RI. “Saya bersyukur banyak yang mulai sadar atas gagasan ini, termasuk Amien Rais, Ketua MPR RI periode 1999-2004,” tambah LaNyalla.

Ketua Umum DPP GPN 08 Safrin S menyatakan, GPN 08, yang merupakan relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu, berkomitmen mengawal keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilanjutkan oleh Prabowo.

“Untuk mengawal program Pak Prabowo agar berjalan baik, kami akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan DPD RI untuk menyelaraskan program,” jelas Safrin.

Dewan Pakar GPN 08, Prof. Dr. Ardhariksa Z, menjelaskan bahwa salah satu program yang dikawal GPN 08 adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Problem utama bangsa ini adalah SDM. Meskipun kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak akan berhasil tanpa SDM yang unggul,” ungkap Ardhariksa.

Anggota DPD RI dapil Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa DPD RI membuka pintu kerjasama dan kolaborasi dengan GPN 08. Ia berharap GPN 08 bisa bersinergi dengan anggota DPD RI di 38 provinsi Indonesia.

“Kami membuka pintu untuk kolaborasi. DPD RI memiliki kantor di setiap provinsi dengan masing-masing provinsi memiliki empat senator. Kolaborasi ini diharapkan dapat menyelaraskan program, terutama yang berfokus pada kemajuan SDM di daerah sehingga pembangunan lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Bustami.