PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirimkan tenaga kesehatan hingga penyediaan rumah sakit ke Gaza, Palestina. Perintah itu disampaikan setelah keduanya bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.

"Saya lapor ke Pak Presiden dan Presiden sangat mendukung memberi instruksi kepada saya," tutur Prabowo Subianto.

"Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza," katanya menambahkan.

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan rumah sakit lapangan di Gaza dilakukan bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah yang sudah menjadi mitra Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab.

Dia pun merinci Uni Emirat Arab sudah mengoperasikan rumah sakit di Gaza, Palestina, sehingga Indonesia dapat bekerja sama dalam hal evakuasi dan pengobatan warga setempat.

Selain itu, Prabowo Subianto juga mendapat mandat dari Jokowi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Yordania guna membahas kondisi dan situasi terkini di Gaza. Dia pun untuk menyempatkan diri singgah ke Arab Saudi di sela-sela kunjungan ke Yordania itu.

"Beliau juga tugaskan saya untuk berangkat ke Yordania menghadiri KTT masalah Gaza dan beliau juga instruksikan saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi," ujarnya.

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengungkapkan Langkah dukungan konkret Indonesia terdekat untuk Palestina. Dia mengatakan pihak Kemenhan RI hendak mengirimkan pasukan ke Gaza. Apa tugas yang diembankan kepada mereka?

Saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue Ke-21 di Singapura, Sabtu, 1 Juni 2024, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menginginkan segera terciptanya two state solution antara Palestina dan Israel Penjajah.

Hingga, kata Prabowo, Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, demi menjaga dan memantau gencatan senjata dalam proposal Israel Penjajah terbaru.

"Kami (Indonesia) siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak," kata Prabowo, dikutip Minggu, 2 Juni 2024.

Ia melanjutkan, langkah tersebut merupakan komitmen Tanah Air untuk ikut andil menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.

Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution alias solusi dua negara, di mana Palestina-Israel dapat hidup berdampingan dalam damai.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi meluruskan kalimat Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang mengatakan siap mengirim pasukan RI ke Palestina.

Retno menegaskan, pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza hanya bisa dilakukan apabila ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya, wewenang dan kapasitas RI terbatas.

"Untuk pengiriman PKO (peacekeeping operation) ya, harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Presiden terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB," kata Retno, di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu, Retno menekankan bahwa Menhan sekalipun tidak dapat bertindak bebas mengenai hal tersebut.

Kendati begitu, kata Retno, pemerintah saat ini tengah melakukan koordinasi terkait pengiriman pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina.

"Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kita melalui koordinasi (dengan semua pihak utamanya PBB)," ujarnya.

Pun demikian dengan kalimat Prabowo soal mengirim Tenaga medis ke Gaza. Retno memastikan evakuasi 1.000 warga Palestina ke rumah sakit di Indonesia bukan isapan jempol belaka sebab Kemlu RI juga dilibatkan dalam proses koordinasinya.

"Pastinya kami akan terlibat, semua Kementerian Luar Negeri kan by law kita adalah koordinator dari hubungan luar negeri," ucapnya.

"Jadi semua bantuan, biasanya kalau terkait dengan bantuan nanti di bawah Menko PMK, tapi Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait lainnya pasti akan terlibat. Jadi sekarang kita sedang koordinasikan semuanya," tuturnya.***