Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengungkap sikap Ketumnya Surya Paloh soal wacana pemilihan presiden kembali melalui MPR lewat amendemen UUD 1945 yang diungkap oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Willy mengatakan Paloh dan NasDem mengingatkan agar tidak bermain-main dengan hal yang fundamental dalam sistem kenegaraan.

"Kami sudah riset kemarin, fraksi MPR kemarin baru dipresentasikan ke Pak Surya. Pak Surya bilang 'lanjutkan ini saja, jangan berhenti di sini'. Jadi, NasDem benar-benar hati-hati, bahkan mempelopori, jangan main-main untuk hal ini. Pak Surya pesannya itu," kata Willy kepada wartawan di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Willy menyebut wacana amendemen konstitusi haruslah disikapi secara objektif. Dia kemudian menyoroti empat kali amendemen pada 1999-2002 silam.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya jangan muka buruk lalu kaca atau cermin dibelah, inikan kritik empirical process ini, ini jebakan batman. Kita harus belajar secara objektif, bagaimana amandemen empat kali itu karena ekstrimitas berpikir yang empirik," kata Willy.

Dia menuturkan, bahwa kini NasDem tengah melakukan riset perihal isu yang tengah ramai tersebut. Dia menekankan pentingnya dialog dalam merespons dan mendiskusikan mengenai hal itu.

Lebih jauh, Willy mengatakan bahwa demokrasi memang bukanlah sistem yang sempurna. Namun bukan berarti harus mengganti sistem jika pada prakteknya demokrasi mengandung brutalitas dan banalitas.

"Inikan dulu yang kita tolak ini kan rame-rame dengan spiritnya demokratik. Demokrasinya yang seperti apa? Ternyata yang sekarang brutalitasnya yo semua orang ternyata gamang gitu, supir supirnya pada gamang. Tapi kegamangan ini kemudian tidak harus set back gitu, enggak," ucap Willy.

"Itu aja jadi catatan, apa beda antara progresif dengan fundamentalis. Fundamentalis lalu meromantisir hal yang lama gitu. Padahal di masanya itu juga ditolak," pungas dia.

Pernyataan Bamsoet

Wacana amendemen UUD belakangan dihembuskan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet sebelumnya menyebut MPR siap untuk melakukan amandemen UUD 1945.

"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," kata Bamsoet usai bertemu dengan Ketua MPR RI periode 1999-2004, Amien Rais, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

"Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen, siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan dimana hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, kita buat di aturan peralihan," sambungnya.

Bamsoet berharap MPR ke depan akan dapat melakukan amandemen tersebut. Sebab, Bamsoet mengatakan untuk melakukan amandemen memerlukan syarat waktu enam bulan.

"Kami berharap, nanti MPR yg akan datang, ini melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan UUD kita, menata kembali sistem politik dan demokrasi kita yang sudah terjebak pada situasi mencemaskan, membuat kita disorientasi dan kita takut terjebak pada potensi-potensi perpecahan di antara kita," jelas dia.

Namun, Bamsoet menyampaikan amandemen tersebut akan dikembalikan kepada keputusan semua partai politik. Meski begitu, dia meyakini partai politik merasakan Pemilu 2024 merupakan pemilu terbrutal.

"Intinya kita kembalikan ke pimpinan partai politik, ya nanti ke depan mungkin sembilan atau delapan, plus DPD," ucap Bamsoet.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal transaksional yang tidak masuk di akal," ujarnya.

Bamsoet menilai jika demokrasi kali ini merupakan demokrasi yang penuh dengan praktik politik uang. Maka, dia pun sepakat untuk dilakukan amandemen UUD 1945.

"Sistem politik dan demokrasi yang hari ini telah menyimpang jauh dari semangat pendiri bangsa. Kita tidak lagi bicara tentang demokrasi yang substansial, tapi kita bicara sudah terjebak pada demokrasi yang tadi dibilang, demokrasi cash is king," jelas dia.