JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengaku mendengar informasi bahwa ada 100.000 jemaah umrah yang belum pulang ke Indonesia dari Arab Saudi.

Ashabul menduga ratusan ribu orang tersebut belum kembali ke Indonesia supaya bisa melakukan ibadah haji colongan tanpa visa haji.

Adapun ibadah haji akan dimulai pada pertengahan Juni 2024 ini.

Baca juga: 3 Kordinator Jemaah Kasus Visa Haji Palsu Masih Diperiksa di Arab Saudi

Mereka yang memegang visa umrah diduga ingin ikut ibadah haji meski tidak punya visa haji sesuai syarat.

"Saya dengar hari ini kurang lebih ada 100.000 jemaah umrah yang belum balik. Masih ada 100.000. Itu data yang kami dapatkan," ujar Ashabul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Ashabul menyampaikan, 100.000 jemaah umrah yang belum pulang ke Indonesia itu menetap di Arab Saudi sejak 1 Syawal.

Dia curiga mereka akan masuk bergabung untuk menyaru dengan jemaah haji saat menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Ashabul menegaskan, orang-orang seperti itulah yang membuat lokasi haji menjadi overload.

Menurut dia, orang-orang yang tidak memiliki visa haji ini dibantu oleh mashariq.

"Nah kapan mereka tembus masuk ke Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) itulah yang menimbulkan problem. Karena mereka ini kan enggak punya tempat," ucap dia.

"Tentu pertanyaan berikutnya, dari mana mereka bisa dapatkan? Ya bisa saja pihak travel ini punya jaringan dengan mashariq-mashariq itu. Bisa saja bisa saja ya," ucap Ashabul.

Baca juga: Beredar Daftar Nama Jemaah Haji Bervisa Palsu di Medsos, Ini Kata Kemenag Sulsel

Sementara itu, Ashabul mendorong pemerintah Indonesia untuk duduk bersama demi menyelesaikan masalah tersebut.

Sebab, kata dia, ratusan ribu jemaah umrah yang memaksa ibadah haji bisa membahayakan nyawa jemaah lain.

Mereka yang memaksa ibadah haji pasti akan membuat Armuzna jadi membeludak.

Baca juga: Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Dengan demikian, ada ancaman keselamatan karena kepadatan saat pelaksanaan ibadah haji.

"Ini harus ada pembicaraan antara Pemerintahan Indonesia, kementerian negara, pihak Arab Saudi dan Dubes Arab Saudi yang ada di Indonesia. Komisi VIII dengan pihak AMPHURI melalui begitu banyak melalu berbagai travel duduk bersama untuk mengurai masalah ini," ucap Ashabul.