Sentimen
Positif (64%)
4 Jun 2024 : 23.40
Informasi Tambahan

Event: Pilkada Serentak

Kasus: zona merah

Partai Terkait

Komisi II DPR RI kunker ke Sulsel pastikan persiapan Pilkada 2024

Antaranews.com Antaranews.com Jenis Media: Politik

4 Jun 2024 : 23.40
Komisi II DPR RI kunker ke Sulsel pastikan persiapan Pilkada 2024
Makassar (ANTARA) - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Junimart Girsang mengemukakan bahwa kehadirannya di Sulsel untuk mengetahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

"Tentu kita akan kerja sama dengan Pemprov Sulsel dan penegak hukum supaya dalam Pilkada serentak ini bisa seperti Pileg dan Pilpres sebelumnya, aman dan nyaman itu harus dipertahankan," kata dia, Selasa.

Menyinggung soal keamanan Pilkada Sulsel yang kerap masuk dalam zona merah, Junimart menyebut bahwa hal itu hanya stigma yang terbangun di masyarakat. Terbukti dengan tidak adanya sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) dari Sulsel dan pelaksanaan Pileg serta Pilpres berjalan aman dan lancar.

"Februari kemarin di Sulsel aman dan nyaman, bahkan sengketa Pileg di MK tidak ada dari Sulsel sementara provinsi lain ada semua. Berarti di sini kan cukup betul-betul demokrasi," urainya.

. Komisi II tegaskan pemekaran wilayah tak masuk 27 RUU Kabupaten/Kota

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa ada sejumlah catatan yang telah disampaikan pihak Komisi II DPR RO pada kunjungannya di Sulsel, salah satunya ialah netralitas ASN, TNI dan Polri.

Termasuk diharapkan koordinasi intens antara pemerintah daerah dengan pelaksana Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Catatan-catatan dari komisi II menjadi perhatian penuh. Misalnya untuk netralitas ASN, TNI dan Polri. Kemudian, kita berkoordinasi dengan KPU terkait pengiriman dokumen, kertas suara ke pulau-pulau terpencil dan terluar kita bantu," urainya.

Pasalnya, KPU disebut tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah remote area, sehingga dibutuhkan kerja sama dalam menghadapi kesulitan mendistribusi perlengkapan Pilkada November mendatang.

. Ketua Komisi II DPR: Kita harus evaluasi sistem pemilu
. Komisi II DPR setujui 2 Rancangan PKPU tentang Pilkada 2024

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Sentimen: positif (64%)