PIKIRAN RAKYAT - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku komunikasi dengan Anies Baswedan sudah dilakukan dalam kaitannya membahas tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies? sudah, sudah, masih fase DPW jadi kita memanggil ketua DPW untuk kita suruh melakukan komunikasi dengan timnya Pak Anies," kata Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 3 Mei 2024.

Halim menjelaskan utusan DPW PKB itu untuk membicarakan secara lebih detail tentang peluang pencalonan mantan capres nomor urut 1 itu Pilkada DKI 2024.

"Ini ngomong detail, makanya pada level DPW pendalaman terus tentang data, peluang, macam-macam nanti kemudian kita diskusikan dan kerucutkan baru kemudian naik pada level desk Pilkada, tentu terakhir keputusan pada pleno DPT," kata Halim.

PKB pernah menjadi partai yang ikut mengusung Anies di Pilpres 2024 bersama NasDem, dan PKS. Anies Baswedan berpasangan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar menyampaikan rekomendasi calon kepala daerah jelang Pilkada 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 3 Mei 2024.

Kendati begitu, Halim mengatakan bahwa tidak ada jalur cepat atau fast track yang diberikan PKB bagi Anies sekalipun bila dirinya berkeinginan maju di Pilkada DKI 2024. Halim bilang semua calon yang maju lewat partainya harus terlebih dahulu melewati tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK), termasuk Anies.

"Semua harus melalui tahapan UKK, tapi yang UKK macam-macam UKK tidak hanya dilakukan di DPP, bisa saja kemudian waketum misalnya, karena misalnya level gubernur yang kita mandatkan untuk melakukan diskusi itu waketum," kata Halim.

Halim menuturkan partainya mengusung calon kepala daerah yang harus memahami persoalan daerah yang akan dipimpin supaya pembangunan dapat berlangsung baik.

"Enggak mungkin kita akan mengusung seseorang di daerah ketika orang yang akan kita usung itu tak paham daerahnya, ini gak akan mendukung pembangunan, ini menjerumuskan masyarakat karena kita mengusung pimpinan yang tak paham urusan daerahnya," ucapnya.

"Yang ditanyakan oleh tim UKK adalah apa problem daerah sampean apa, kebetulan kita punya data per masalah di daerah se-Indonesia, tinggal ngecek orang ini menguasai masalah daerahny apa enggak," kata Halim.***