FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, KH Said Abd Shamad, menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya, Kamis (30/5/2023) malam.

Kiai Said hadir bersama sejumlah pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar dan Angkatan Muda Muhammadiyah untuk membincang polemik W Super Club milik Hotman Paris.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kiai Said terlebih dulu menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi terkait penerbitan izin W Super Club di kawasan CPI.

"Pertama-tama kami meminta maaf kepada Pak Wali karena tuntutan ini lebih dulu viral sebelum suratnya sampai. Semoga kejadian ini ada hikmahnya," kata Kiai Said.

Kendati begitu, Kiai Said menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak keras W Super Club beroperasi di Makassar. Menurut dia, kehadiran THM itu bisa merusak moral generasi muda dan bisa mengundang turunnya laknat Allah di Kota Makassar.

"Apalagi Makassar selama ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Ada adab dan kultur keagamaan yang mesti selalu kita jaga," ujarnya.

Kiai Said pun meminta agar Danny Pomanto dapat meneruskan tuntutan Muhammadiyah Makassar terkait THM ini kepada yang berwenang yakni Pemprov Sulsel agar W Super Club tidak jadi beroperasi di Makassar.

"Kami sangat mengharapkan kiranya Pak Wali meneruskan penolakan ini ke gubernur," katanya.

Menanggapi hal itu, Danny Pomanto mengaku memahami polemik yang terjadi karena ketidaktahuan atas kebijakan perizinan THM itu. Danny bahkan berterima kasih atas tuntutan yang disampaikan Muhammadiyah Makassar.

"Saya akan jadikan tuntutan Muhammadiyah ini sebagai dasar untuk menyampaikan koreksi atas aturan ini. Karena kejadian kayak gini seringkali terjadi, hanya saja baru kali ini ramai dibicarakan," katanya.

Meski begitu, Danny mengatakan, kejadian ini merupakan momentum terutama bagi seluruh ormas Islam agar menyuarakan koreksi atas aturan perizinan melalui OSS. Ia juga mendorong agar Muhammadiyah bersama ormas Islam yang lain ikut mendorong agar kewenangan perizinan dikembalikan ke pemerintah kota.

"Beginilah kalau OSS. Ya tiba-tiba nanti kalau ada masalah Pemkot yang dapat," ucapnya.

" Kita berharap otoritas itu dikembalikan lagi ke Pemkot Makassar. Karena, pemerintah kotalah yang sebenarnya paling tahu tata ruang dan lokasinya sendiri," imbuh Danny.

Danny juga bersedia menjadi mediator dan membantu membicarakan ini dengan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan agar polemik ini dapat segera teratasi.

"Insya Allah saya akan sampaikan tuntutan Muhammadiyah ini dalam pertemuan dengan Pak Gubernur besok," tutupnya. (rls)