JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan menyentil penunjukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut didominasi dari kalangan pemerintahan.

Dari sembilan nama, hanya dua nama yang Trimedya kenal, yakni Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Trimedya mengatakan, selain Ivan dan Ateh, tidak diketahui sepak terjangnya dalam pemberantasan korupsi.

"Saya cuma kenal dua nama itu. Pak Ateh Kepala BPKP dengan Kepala PPATK Ivan. Yang lain saya enggak kenal. Dan yang lain sepak terjangnya di bidang pemberantasan korupsi atau pemerhati korupsi kita enggak tahu. Kalau dua orang itu kan jelas. Kalau Kepala BPKP kan internal pemerintah dia auditornya," ujar Trimedya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

"Kalau Pak Ivan itu kan kita tahu dia PPATK. PPATK juga penyuplai informasi. Dan juga dia melaksanakan permintaan dari institusi penegak hukum. Kalau yang lain saya enggak terlalu tahu track record-nya," sambungnya.

Trimedya menjelaskan, prasangka buruk yang muncul dari publik akibat banyaknya unsur pemerintahan ketimbang masyarakat di dalam susunan pansel capim KPK sebenarnya wajar.

Sebab, kata dia, KPK pun semakin hari selalu dilemahkan.

"Syak wasangka (karena) banyak dari (unsur) pemerintah itu sah-sah saja. Praduga gitu loh. Itu sah-sah saja. Apalagi kita melihat bahwa semakin hari KPK ini semakin dilemahkan," tutur Trimedya.

Baca juga: Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Sementara itu, Trimedya juga mempertanyakan apakah DPR periode saat ini atau selanjutnya yang akan menyeleksi capim KPK yang ditentukan pansel.

Dia juga berpandangan yang memilih capim KPK haruslah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Biar anti pemerintahan yang sekarang berbuat disalahkan pemerintah yang akan datang. Harusnya menurut saya pemerintahan yang sekarang yang juga melantiknya. Jadi kalau ada yang salah dipilih, tanggung jawab. Idealnya dilantik presiden sekarang. Kalau ada salah-salah, tanggung jawab presiden sekarang, bukan presiden yang akan datang," imbuhnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, komposisi pansel capim KPK yang didominasi unsur pemerintah patut dikritik.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berpandangan, komposisi yang didominasi unsur pemerintah akan menimbulkan kecurigaan publik bahwa pansel bakal diintervensi.

Baca juga: Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Ia khawatir, penjaringan calon pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjadi tidak independen.

“Justru dengan komposisi dominasi pemerintah itu timbul sangka-sangka di tengah masyarakat terkait dengan adanya dugaan atau keinginan pemerintah untuk cawe-cawe atau intervensi,” ujar Kurnia.