FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali memberikan komentarnya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang terus memicu kritik dari berbagai kalangan.

Menurut Ferdinand, kebijakan Jokowi yang melahirkan kebijakan tentang Tapera merupakan wujud nyata cara berpikir pemerintahan Jokowi seperti preman pasar.

"Preman yang merasa berkuasa dan berhak memalak siapa saja dengan aturan yang dibuatnya terlepas itu manusiawi atau tidak manusiawi," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (30/5/2024).

Dikatakan Ferdinand, dengan mengutip istilah Rocky Gerung, Tapera dilandasi cara berpikir yang terbalik alias dungu.

"Mengapa dungu? Karena kebijakan ini tidak dilandasi dengan cara berpikir cerdas dan mau enaknya saja," ucapnya.

Selain dungu, kata Ferdinand, kebijakan Tapera juga dianggap kebijakan pemalas, pejabat yang malas kerja dan bermental pedagang yang berjiwa rentenir tukang tipu.

"Bayangkan, mereka para pejabat itu malas mencari uang dari APBN untuk membiayai pembangunan perumahan bagi rakyat dan mengambil jalan pintas memalak rakyat, kemudian mengelola uangnya, membangun rumah kemudian dijual lagi kepada rakyat," tukasnya.

Pada akhirnya, kata Ferdinand, rakyat dipaksa membeli hasil keringatnya sendiri.

"Kenapa demikian? Karena rumah tersebut tidak akan diberikan gratis begitu saja. Jadi sangat sah kalau kita menyebut kebijakan ini dungu dan pemalas," cetusnya.

Ferdinand menilai, mestinya pemerintah sibuk kerja keras mencari uang untuk APBN dan bangun rumah murah yang nantinya dijual kepada rakyat dengan harga murah dan subsidi.

"Bukan sebaliknya ambil uang rakyat, bangun rumah dan jual lagi rumahnya kepada rakyat. Sungguh sadis dan jahat," timpalnya.

Melihat Tapera yang akan memotong gaji masyarakat, buruh, pekerja, ASN, TNI Polri dan seluruh pekerja apapun sebesar 2,5 persen, Ferdinand menganggapnya sebagai bagian dari perampokan terhadap rakyat dan dilegalkan dengan Peraturan Pemerintah.

"Bahkan negara Komunis lebih manusiawi dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengaku sebagai negara Pancasila," Ferdinand menuturkan.

Tambahnya, Indonesia mengklaim puluhan tahun bahwa Pancasila yang terbaik dari Liberal maupun Komunis, tapi dengan lahirnya kebijakan Tapera, ia berpendapat bahwa itu menunjukkan komunis lebih baik dari rezim Jokowi.

"Dengan demikian, selain menghacurkan Demokrasi dengan nepotisme dan kecurangan Pemilu, Jokowi juga berhasil menghancurkan nilai-nilai Luhur Pancasila dengan kebijakannya yang sadis, kejam, tidak manusiawi dan barbar," terangnya.

"Masihkah kita bisa mengklaim Pancasila lebih baik dari Komunis dengan kebijakan Jokowi yang menumpuk hutang dan merampok paksa rakyatnya? Kita harusnya malu kepada negara Komunis dan negara Liberal yang ternyata mereka lebih manusiawi," sambung dia.

Sebelum negara Indonesia semakin rusak dan hancur ditangan Jokowi, kata Ferdinand, saatnya rakyat bangkit melawan dan menggulingkan rezimnya meskipun masih menyisakan lima bulan.

"Kerusakan yang diakibatkan sangat mengerikan. Hutang menggunung, negara berdiri di atas landasan dan pondasi yang rapuh karena beban utang sangat menguatirkan," tanda.

Ferdinand bilang, sudah waktunya rakyat, buruh, dan mahasiswa bangkit menggulingkan Jokowi yang sudah merusak bangsa Indonesia dan mempermalukan Indonesia yang Berpancasila di mata dunia.

"Jokowi tak layak untuk pensiun baik-baik tapi harus diberhentikan dan dijatuhkan sebelum bangsa ini semakin rusak," kuncinya. (Muhsin/fajar)