FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk membahas sinkronisasi kebijakan, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta pada Jumat (30/5).

“Kami sangat terbuka untuk bersinkronisasi dan bersinergi. Karena Kementerian Keuangan sebagai institusi memang memiliki tugas penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan baru Prabowo dan Gibran yang akan menjalankan program-programnya,”  ujar Sri Mulyani saat konferensi pers.

Menkeu menekankan bahwa penyusunan RAPBN 2025 membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi yang baik agar APBN dapat menampung aspirasi berbagai program baru, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kementerian Keuangan telah mulai menyampaikan usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 kepada DPR dan mendapatkan timbal balik pada Selasa (28/5).

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merespons pandangan fraksi DPR dan melanjutkan dengan rapat kerja, yang kemudian akan dirangkum menjadi Nota Keuangan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang.

“Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang sangat penting, maka sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting. Kami menjadi institusi pertama yang dikunjungi karena urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas sangat penting,” tambah Menkeu.

Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo meminta timnya untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai kementerian guna mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya.

“Beliau berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan baik, karena beliau ingin pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi dan bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat pemilu,” ujar Muzani. (*)