JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyoroti beberapa isu krusial berkaitan dengan potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyinggung soal kemungkinan petahana yang maju kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk para ASN yang selama jeda waktu 1-2 tahun belakangan beroleh kesempatan untuk duduk sebagai penjabat (pj) kepala daerah.

Ia mengingatkan, ketentuan cuti di luar tanggungan negara harus dipatuhi dengan benar oleh para petahana yang ingin maju kembali sebagai calon kepala daerah.

"Ini harus kita sampaikan kepada teman-teman pj kepala daerah yang mau maju tentu harus memperhatikan beberapa hal," kata Bagja dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2024 di Wilayah Papua, dikutip situs resmi Bawaslu RI pada Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Menko Polhukam Ingatkan ASN, TNI, dan Polri Harus Netral dalam Pilkada

Selain itu, netralitas ASN juga menjadi salah satu potensi kerawanan yang diprediksi masih akan terjadi pada pilkada nanti.

Menurut Bagja, indikasi ini salah satunya terlihat dari potensi majunya elit birokrat daerah yang memiliki jabatan strategis untuk maju dalam kontestasi.

"Mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara," ucap dia.

Bagja pun menyoroti potensi politik uang dalam Pilkada Serentak 2024 yang disebut sebagai salah satu isu krusial.

Baca juga: Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Ia berpandangan, praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hinggga masa tenang jelang pemungutan suara.

"Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang," kata Bagja.

Ia mengeklaim, praktik politik uang susah untuk ditelisik.

"Begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ujar pria kelahiran Medan itu.