Jakarta CNBC Indonesia - Para buruh mendesak agar tak perlu ada pungutan baru Tapera. Namun, justru memanfaatkan dana yang sudah ada di BP Jamsostek untuk mendukung program perubahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Tapera yang ramai baru-baru ini ternyata bukan menjadi 'barang baru'. Kalangan buruh mengungkapkan bahwa sudah pernah ada pembicaraan mengenai program ini sejak 8 tahun lalu. Namun belum ada skema yang jelas, ihwal ketidakjelasan skema tersebut berlangsung hingga kini.

"2016 waktu saya menjadi wakil ketua LKS Tripartit Nasional dari unsur pekerja, pernah diomongin eh Tapera, tapi sebatas pemberitahuan ini ada Tapera, saya tanya bentuknya seperti apa? Tapi dibilang belum ko, lagi digodok, dibahas," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat kepada CNBC Indonesia, Jumat (31/5/2024).

-

-

Buruh pun minta dilibatkan dalam pembentukan formulasinya karena berkaitan dengan upah yang dipotong setiap bulannya, sayangnya itu tidak terjadi. Ia pun menduga tidak ada keterlibatan unsur buruh demi tidak adanya penolakan.

"Saya minta buruh dilibatkan, jangan sampai kecolongan kaya PP 78/2015 (PP Pengupahan) waktu itu lagi hangat-hangatnya gimana pekerja nggak dilibatkan. Ketika saya nggak  menjabat lagi dapat informasi nggak ada dilibatkan di kawan pekerja, ini kebiasaan yang terus berlangsung. Harusnya dilibatkan, kalau dilibatkan kan enak, ada persoalan, ada jalan keluar atau solusi dari pihak buruh," kata Mirah.

Buruh pun menilai bahwa buruh yang akan dikorbankan dari kebijakan pemerintah di tengah kesulitan dalam kehidupan yang layak.

"Dari awal menduga ini barang untuk merugikan buruh, sementara disana nggak ada pelibatan itu. Kalau ada pelibatan artinya mereka ada itikad baik, karena nggak ada itikad itu jadi maka buruh nggak dilibatkan," sebut Mirah.

Jika pemerintah memang ingin mendorong buruh untuk memiliki rumah, maka bisa memaksimalkan program yang ada seperti BPJS Ketenagakerjaan.

"Jamsostek 20% untuk buruh ambil rumah artinya itu diefektifkan, diperluas kembali. Seharusnya itu yang dikonsentrasikan, kalau mau Pemerintah dari sana dananya, jangan kemudian sama aja melepaskan diri untuk kehidupan layak bagi setiap warga negara," ujar Mirah.

[-]

-

Tapera Ditolak Buruh & Pengusaha, Ini Kata Menteri Jokowi!
(hoi/hoi)