Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) angkat suara perihal tarif listrik untuk pelanggan golongan non subsidi apakah akan ada perubahan atau tidak per 1 Juni 2024 mendatang.

Seperti diketahui, sejak beberapa bulan lalu pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menahan harga jual energi ke masyarakat, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun tarif listrik golongan pelanggan non subsidi, hingga Juni 2024 mendatang.

Lantas, apakah artinya per 1 Juni mendatang tarif listrik ini akan tetap sama atau akan ada perubahan?

-

-

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kebijakan penentuan tarif listrik merupakan otoritas dari pemerintah.

Yang pasti, Darmawan mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan arahan yang diamanahkan oleh pemerintah terkait tarif listrik untuk bulan Juni 2024 mendatang.

"Bahwa otoritas untuk menentukan tarif ada di tangan pemerintah dan PLN siap menjalankan arahan dari pemerintah," ucapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Darmawan juga mengungkapkan pihaknya sudah melakukan analisis mendalam dengan Komisi VII DPR RI terkait penyaluran subsidi listrik ke seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam tadi dengan Komisi VII (DPR RI) kami melakukan analisis secara mendalam bagaimana efektivitas dari penyaluran subsidi listrik untuk masyarakat yang tidak mampu," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik pada tahun ini. Namun, keputusan itu hanya berlaku sampai Juni 2024.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, keputusan itu telah ditetapkan dalam sidang kabinet paripurna yang digelar Presiden Jokowi.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi maupun non subsidi," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dengan ketetapan itu, maka pemerintah menurut Airlangga telah menetapkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun PLN supaya tidak ada perubahan harga.

Namun, dia belum menjelaskan besaran perubahan anggaran subsidi energinya. Sebagaimana diketahui pada tahun ini target subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Rinciannya ialah Rp 113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, defisit APBN akan melebar dari yang ditetapkan, 2.29% dari PDB pada tahun ini, menjadi sekitar 2,8%. Seiring dengan adanya penambahan kebutuhan anggaran untuk beberapa pos anggaran.

Misalnya, penambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Penambahan subsidi pupuk itu menurutnya untuk menyesuaikan kebutuhan riil petani 7-8 juta ton per tahun. Sebab, dengan anggaran subsidi pupuk yang saat ini Rp 26 triliun hanya cukup untuk 5,7 juta ton per tahun. "Kenapa subsidi pupuk ditambah karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton," ucap Airlangga.

"Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta," imbuhnya.

Selain itu, ia melanjutkan, juga ada program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang diarahkan untuk menekan tingginya harga beras senilai Rp 11,3 triliun.

"BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp 11 triliun," tutur Airlangga.

[-]

-

Daftar Tarif Listrik Non Subsidi Januari-Maret 2024
(wia)