JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menilai sistem asuransi kesehatan kelas rawat inap standar (KRIS) berbasis gotong royong dari para peserta. Kelompok masyarakat yang mampu membayar iuran KRIS lebih besar.

"Gotong royong itu yang kaya bayar lebih banyak tentunya dari pada yang nggak punya duit atau yang miskin. Kalau perlu yang miskin ini ngga usah bayar, dibayari oleh pemerintah yaitu PBI (penerima bantuan iuran)," kata Ghufron saat wawancara dalam program "One On One" Sindonews TV di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga

BPJS Kesehatan Bantah Hapus Kelas 1, 2 dan 3, Sebut KRIS Tingkatkan Standar Kualitas

Menurutnya, tak ada nilai gotong royong bila peserta yang tidak mampu harus membayar iuran yang sama dengan orang kaya. Apalagi peserta bukan penerima upah saat ini bisa bebas memilih kelas iuran di BPJS Kesehatan.

"Kalau peserta bukan penerima upah yang katakan kadang dapat duit kadang enggak dapat duit, sama yang kaya sama yang miskin, sama. Pertanyaan saya, sistem gotong royongnya di mana? Masak sama," kata Ghufron.

Baca Juga

DPR Bakal Panggil BPJS Kesehatan Buntut Kelas Layanan Diganti KRIS

"Orang kaya, mohon maaf, umpamanya bayar Rp60.000 atau Rp70.000, ringan. Kalau yang miskin sekali sudah dijamin PBI ya, tetapi istialahnya yang agak miskin (bayar) kaya Rp65.000-Rp70.000 untuk satu orang, berat," katanya.

Editor : Faieq Hidayat