FAJAR.CO.ID, BALI -- Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster, memberikan tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam Rakernas ke-V PDIP terkait kendala dalam pengelolaan pariwisata di Bali dan permasalahan narkoba yang merajalela di beberapa kafe.

Koster menanggapi kritik tersebut dengan sikap positif, melihatnya sebagai dorongan untuk lebih menata pariwisata sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang telah dibuat selama masa kepemimpinannya bersama Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati.

Meskipun sudah ada peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait tata kelola pariwisata, namun penerapannya belum bisa dilakukan segera setelah masa pandemi COVID-19 berakhir.

Pariwisata Bali mengalami masa sulit selama hampir 3 tahun, sehingga kontrol yang terlalu ketat saat pulih dari pandemi akan menghambat pemulihan pariwisata," ungkapnya di Denpasar pada Selasa.

Meski demikian, Koster menyadari perlunya penataan ulang pariwisata agar sesuai dengan aturan yang berbasis budaya berkualitas dan bermartabat.

Terkait dengan permasalahan narkoba di beberapa kafe, Koster menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota terkait izin pembangunan tempat-tempat usaha pariwisata seperti kafe, hotel, dan restoran.

Koster berjanji untuk menggodok regulasi yang melibatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Terutama daerah-daerah yang padat wisatawannya sudah tumbuh menjamur kafe dan bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tidak baik,” kata dia, dikutip dari ANTARA.

Pada Rakernas ke-V PDIP di Jakarta Utara sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyoroti pengelolaan pariwisata di Bali yang dinilai tidak terkontrol, dengan kafe-kafe yang menjamur dan menjadi tempat peredaran narkoba, serta dampak negatif terhadap ketersediaan air di pulau tersebut. (*)