JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membentuk Dewan Media Sosial. Rencana itu disampaikan Menkominfo, Budi Arie Setiadi.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan menyatakan, pembentukan lembaga tersebut perlu legitimasi yang jelas.

"Pemerintah harus memastikan payung hukum yang jelas dan tegas serta harmonis dengan regulasi lain. Dalam konteks karya jurnalistik, harus sejalan dengan UU Pers. Kalau tanpa UU, lalu apa payung hukumnya," kata Herik saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (27/5/2024) malam.

Herik juga menyoroti wacana Dewan Media Sosial ini menjadi badan pengawas. Menurutnya, hal itu tidak mempunyai dasar norma, karena Kominfo adalah lembaga eksekutif, regulator, dan bukan lembaga pengawas.

"Kominfo juga bukan lembaga penegak hukum. Karena penegakan UU ITE ada di ranah kepolisian. Sebelum jauh melangkah, hal-hal ini harus diperhatikan dulu," ujarnya.

"Artinya pembentukan Dewan Media Sosial ini berpotensi menimbulkan maladministrasi," sambungnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Namun, di sisi lain, Herik menyatakan, mengapresiasi rencana pembentukan Dewan Media Sosial jika ditujukan untuk menjaga kualitas informasi yang termuat di medsos.

"Semangat kehadiran Dewan Media Sosial untuk menjaga kualitas informasi yang disebar atau tersebar di jagat media sosial, patut diapresiasi. Apalagi tujuannya mengantisipasi dampak buruk bagi publik," pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow