RILISID, Jakarta — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) diminta memberi masukan kepada Pertamina agar mengizinkan Pertashop menjual Pertalite. 

Saat ini, Pertashop memang dilarang menjual Pertalite, yang diperbolehkan hanya menjual Pertamax.

"Jika aturannya masih seperti itu, akan sulit Pertashop bertahan," ujar anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat hearing Komisi VII dengan BPH Migas, seperti dilansir dari dpr.go.id, Senin (27/5/2024).

Ia menjelaskan, Pertashop biasanya ada di kecamatan, karenanya jika , hanya menjual pertamax akan sulit untuk survive. Sebab, di sekitarnya masyarakat menggunakan pertalite.

"Jadi, logika ekonominya sulit untuk survive (bertahan),” tegas Ramson.

Politisi Partai Gerindra ini memaparkan, yang membuka pertashop merupakan rakyat yang agak kecil, yang modalnya dari menjual sawah atau rumah. Sehingga, mereka harus didukung juga untuk bisa bertahan.

Pada hearing tersebut, Ramson juga mempertanyakan data pertalite yang sudah hampir setengah tahun baru direalisasi hanya 9 juta kilo liter atau sekitar 31 persen. Padahal, kuota yang tersedia sebanyak 31,7juta kilo liter. 

"Terlihat seperti ada upaya dari operator menekan volume penjualan pertalite. Tujuannya konsumen beralih ke pertamax. Atau yang lebih tinggi," nilainya.

Karenanya, ia menilai hal ini menjadi tugas BPH Migas untuk mengawasi, bukan hanya penyalahgunaan dari sisi konsumen, tapi juga strategi operator. 

Ramson menambahkan, langkah tersebut sangat penting, karena dari sisi kemampuan ekonomi, masyarakat sekitar yang memerlukan energi minyak yang tentunya stratifikasi minyak ada harga, harganya ada kualifikasinya. 

"Sehingga perlu juga diperhatikan BPH Migas," pungkasnya.(*)