PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa partai akan ikut 'berteriak' terkait isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang belakangan menimbulkan kisruh di kalangan masyarakat.

Puan mengatakan, keputusan ini diambil dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu menugaskan Fraksinya di DPR RI untuk mendesak pemerintah menurunkan biaya UKT.

Hal itu diungkap Puan saat bicara di Rakernas, yang bertempat di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024.

“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan.

Adapun, aturan yang hendak direvisi, lengkapnya ialah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dari keterangan Puan, tugas Fraksi PDIP DPR RI dalam isu pendidikan tersebut merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP.

Selain mengenai UKT, Puan juga memastikan bahwa sejumlah persoalan bangsa lainnya tidak luput dari perhatian partainya.

Terutama, imbuhnya, Rakernas PDIP mendorong seluruh jajaran PDIP agar bergerak solid menjalankan program kerakyatan, berpihak lebih condong kepada kepentingan petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” ujar dia.

Baca Juga: PDIP Nilai Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia, Puan Singgung Pelanggaran Etika

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menjanjikan sejumlah hal, menanggapi adanya reaksi marah publik terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Salah satunya adalah pemberhentian kenaikan nominal UKT yang di luar nalar.

Komitmen itu disampaikan Nadiem di Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek di Gedung DPR RI, Selasa, 21 Mei 2024. Nadiem Makarim berjanji pihak kementeriannya bakal menyetop lonjakan kenaikan UKT dalam nominal yang tidak masuk akal.

"Saya berkomitmen, serta Kemendikbudristek memastikan, harus ada rekomendasi dari kami untuk pastikan lompatan-lompatan yang tidak masuk akal dan tidak rasional itu akan kami berhentikan," kata Nadiem, dilihat dari siaran langsung kanal YouTube DPR RI, Rabu, 22 Mei 2024.

"Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan yang tidak wajar akan kami cek, evaluasi, assess," ucapnya, menambahkan. ****