AKURAT.CO Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyoroti sejumlah kasus yang menyelewengkan penegakan hukum di Indonesia.

Sebab, Mengawati melihat sederet peristiwa hukum yang terjadi di Tanah Air ternyata jauh dari rasa keadilan. Bahkan, Presiden Kelima RI menemukan fenomena baru dimana kini hukum berhadapan dengan hukum.

“Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan. Karena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum,” kata Mega dalam pidato penutupannya di acara Rakernas V PDIP, di Beach City Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Baca Juga: Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Gerak Cepat Tangani Dampak Banjir di Kabupaten OKU

Megawati pun menjelaskan, soal hukum versus hukum dalam sistem di Indonesia saat ini, yakni sering terjadi manipulasi hukum di lembaga-lembaga yang seharusnya menegakan keadilan.

“Hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi,” jelas Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu membeberkan sejumlah kasus hukum yang dinilai sebagai bentuk manipulasi. 

Di antara, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90 yang mengubah syarat pendafatran Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Kemudian apa yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu yang tak menegakan hukum seusai aturan.

Baca Juga: Meski Menang Besar, Bojan Hodak Nilai Pemain Persib Bandung Sempat Grogi Main di Depan Bobotoh

“Ini, padahal hukum dan hukum, ini kejadian di MK, di KPK, terus di KPU. Heran saya KPU, kok enggak ngerti saya, kok bisa nurut, padahal Komisi Pemilihan Umum. Padahal harusnya dia pasti Luber, pasti Jurdil, jadi apa netral, eh enggak, pusing dah,” ujar Megawati.

“Bawaslu, mana saya dengar semprit, tidak ada. Kan mestinya semprit tuh keras banget kan, prit, prat, prit, apalagi yang kemarin (Pilpres 2024), mestinya prat, prit, enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri,” sambung putri Proklamator RI Bung Karno ini.

Megawati juga menyinggung kasus hukum lain yang dinilai tidak menciptakan rasa keadilan bagi rakyat. Yakni, kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan (50).

Menurut Megawati, Daniel yang menyerukan soal kerusakan lingkungan di pulau tersebut, justru dihukum penjara karena dinilai menyeberkan kebohongan.

Baca Juga: Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro Meluncur, Intip Spesifikasi dan Harganya

“Saya bilang, ini apa benar sih, seperti yang saya bilang tadi, hukum vs hukum. Dianya yang benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang dia bohong. Loh kan gampang, itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu kan juga sering dipalsukan, akhirnya toh ya bebas,” beber Megawati.