Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan agar Yusril Ihza Mahendra menjadi Menko Polhukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang. Waketum Gerindra, Habiburokhman, akan menyampaikan usulan itu ke Prabowo.

"Kami tampung aspirasi tersebut dan akan kami sampaikan ke Pak Prabowo. Itu aspirasi yang wajar mengingat Pak Yusril dan PBB bagian dari KIM," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).

Habiburokhman mengatakan jajaran kabinet pemerintahan selanjutnya akan ditentukan oleh Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029. Hal itu, kata dia, sudah tertuang dalam konstitusi.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesuai amanat konstitusi, yang akan menentukan adalah Pak Prabowo," kata dia.

Haburokhman mengaku belum mengetahui soal format kabinet ke depannya. Namun dia berharap jabatan menteri diisi oleh orang-orang yang tepat.

"Setahu saya sejauh ini belum ada pembahasan dan keputusan Pak Prabowo soal siapa bagaimana format kabinet serta siapa di posisi apa dalam kabinet. Secara umum tentu kita berharap azas the right man at the right place terpenuhi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Ketum PBB Fahri Bachmid menjelaskan alasan mengusulkan Yusril menjadi Menko Polhukam di kabinet Prabowo. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5/2024).

Fahri menilai Yusril harus mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Jaksa Agung. Menurutnya, itu juga sejalan dengan keinginan Yusril untuk membangun sistem.

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," ucapnya.

Selain itu, Fahri menyebut Yusril juga terhalang aturan MK terkait Jaksa Agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Menurutnya, itu yang juga menjadi kendala.

"Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa tereksekusi menjadi kebijakan negara dan terdukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar," jelasnya.

Meski demikian, Fahri membantah Yusril mundur demi mengejar jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril mundur atas keinginan pribadi.