Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi istilah program andalannya, makan siang gratis, diubah menjadi makan bergizi gratis. Terkait perubahan itu, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menjelaskan program itu mengutamakan kekhasan pangan di tiap wilayah.

"Diversifikasi, tidak harus nasi. Mau di Papua bisa pakai sagu, di Madura mungkin jagung, di tempat lain beda. Tidak harus sama," kata Budiman kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).

Budiman mengatakan program ini sejatinya tak terlepas dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan lokal. Dia memastikan program ini tidak akan mengganggu tata niaga pertanian di daerah.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu nanti pendekatan makan bergizi ini tidak dipisahkan, tidak terpisahkan, dari program kedaulatan pangan, tidak dipisahkan dengan membangun lumbung di desa. Jadi kita tidak juga merusak serta mengganggu tata niaga pertanian yang ada karena khusus untuk makan kita ciptakan sendiri," ujar dia.

Budiman menjelaskan makan bergizi gratis memang menekankan pada sumber pangan sesuai panen di tiap wilayah sehingga anggaran makan siang gratis semula sekitar Rp 400 triliun kini bisa dihemat separuhnya.

"Ya sekarang makan bergizi gratis bukan berarti rencana awal makan siang gratis itu tidak bergizi, cuma waktu makannya itu tidak dibatasi. Jadi ada dua kemungkinan, bisa diganti makan pagi untuk sarapan," kata Budiman.

"Dan kedua, kita lagi menghitung. Waktu Pak Prabowo masih kampanye kan sekitar 400 triliun rupiah per tahun, kira-kira, gitu ya, tapi itu dengan asumsinya, asupan makanannya dari mana saja, bisa dari mana pun, begitu. Tapi setelah kita hitung, ada kemungkinan kita bisa memangkasnya sampai separuhnya," ujar dia.

Syaratnya, kata Budiman, program makan bergizi gratis mengutamakan produksi oleh masyarakat desa sekitar. Dengan begitu, kata dia, tak butuh ongkos distribusi yang besar untuk pembagian makan gratis kepada siswa-siswa di sekolah.

"Jika banyak kebutuhan bahan pokok untuk makan itu diproduksi sendiri oleh orang desa, dari tanah Indonesia, maka itu menghidupkan ekonomi desa sehingga kemudian tidak ada kebutuhan untuk mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang-barang impor. Langsung belinya dari desa," ujar dia.

"Perlu distribusi ke wilayah-wilayah lain itu memakan biaya, tapi kalau kita menanam sendiri, berternak sendiri, maka rakyat kita kan, bahkan 80% kebutuhan program kebutuhan makan bergizi ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan," sambungnya.

Menurut Budiman, program itu juga bakal mendongkrak produktivitas di desa-desa. Dia memprediksi akan ada pembukaan lahan sawah baru hingga 650 ribu hektare dan 50 ribu kandang ternak baru hingga 2029 saat program tersebut dilaksanakan secara penuh.

"Satu, hemat. Kedua, setelah kita proyeksikan itu kalau berskala penuh 82 juta orang di 2029 itu bisa membuat produktivitas yang tinggi dengan masing-masing desa itu ada 31 hektar lahan sawah baru, 650 ribu hektar lahan sawah baru untuk masuk program makan bergizi ini, kemudian sekitar 50 ribu kandang baru untuk berternak bagi pasokan daging," kata Budiman.