Jakarta -

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyoroti kebijakan Kemenag terkait Tanazul yakni tidak bermalam di Muzdalifah. Asrorun mengatakan Kemenag telah menemui MUI untuk meminta fatwa terkait pelaksanaan Tanazul atau Murur dalam ibadah haji.

"Kemarin Dirjen Haji Prof Hilman sudah bertemu kami di MUI untuk menyampaikan masalah murur saat di Muzdalifah dan mengajukan permohonan fatwa sebagai panduan," kata Asrorun Niam, kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Ia mengatakan penyelenggaraan ibadah haji harus memperhatikan ketepatan secara syari. Sehingga menurutnya jangan hanya memikirkan aspek teknis serta kemudahan.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sampaikan, penyelenggaraan ibadah haji harus memperhatikan ketepatan secara syari dalam menjalankan manasik, jangan hanya memikikan aspek teknis dan kemudahan semata," ujarnya.

Ia mengatakan masalah Tanazul atau Murur ini nantinya akan dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Asrorun mengatakan nantinya ia akan menyiapkan kajian hukum terkait hal itu.

"Insya Allah masalah ini akan kami bawa ke forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Babel, pada 28-31 Mei 2024. Akan dibahas di forum tersebut," ujarnya.

"Saya sebagai Ketua SC Ijtima akan menyiapkan kajian hukumnya untuk dijadikan pedoman," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengingatkan Kemenag untuk tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan ibadah haji. Iskan menilai akan ada banyak yang menentang terkait kebijakan Tanazul yakni tidak bermalam di Muzdalifah.

Hal itu disampaikan Iskan dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Kemenag di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5). Iskan meminta Kemenag untuk berkonsultasi dengan Majelis Ulama terlebih dulu terkait Tanazul.

"Kementerian Agama, tolong jangan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ibadah. Jemaah ini kan pasti akan ramai utamanya konsep Tanazul, mereka tidak bermalam di Mina, ini nggak akan ada yang mau, mendingan dia berantem," kata Iskan.

"Kalau memang Kementerian Agama membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum ini riskan. Harus jelaskan dulu ke Majelis Ulama bagaimana dia meyakinkan orang," sambung dia.

(dwia/eva)