Pimpinan MPR RI menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK. Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkap pertemuan dengan JK membahas langkah-langkah perbaikan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Intinya adalah kami semua menaruh harapan besar kepada pemerintah baru Pak Prabowo dan Gibran dalam lima tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang lebih konkret demi kesejahteraan masyarakat," kata Bamsoet di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Dalam pertemuna itu, selain Bamsoet, hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Syarifuddin Hasan. Selain itu, hadir pula Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet mengungkap JK juga setuju dengan gagasan Prabowo soal badan layanan penerimaan negara. Dia menyebut JK mengacu beberapa negara luar seperti Amerika. Dia juga menyampaikan JK mengharapkan adanya perbaikan sistem hukum seperti regulasi yang memberikan kenyamanan bagi para investor.

"Karena masih ada ketidakpastian hukum, sehingga dalam pengelolaan ekonomi sangat terkait dengan adanya kepastian hukum. Lalu kemudian juga Pemilu yang lebih efisien. Diharapkan Pemilu mendatang lebih efisien, murah, kemudian tepat sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presiden besok dan parlemen besok," ungkap Bamsoet.

Sementara JK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah ke depan. JK meminta pemerintahan baru fokus memikirkan perencanaan jangka panjang.

"Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi, semua. Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang," ujar JK.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? karena itu, rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target, apakah dalam bentuk GKN atau semacamnya yang lebih efisien, lebih jelas. Itu negara harus punya," imbuhnya.