Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan perkembangan terkait 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum dibebaskan. AHY mengatakan proses ganti untungnya tengah diupayakan oleh Otorita IKN (OIKN).

AHY menyampaikan terkait urusan ganti untung lahan tersebut adalah wewenang dari Otorita IKN. Dia pun telah bertemu dengan Otorita IKN dan disampaikan kepadanya bahwa proses ganti untung sedang diupayakan.

"Otorita IKN juga tengah bekerja setahu saya, saya sudah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, dan juga tim terpadu yang ada di wilayah Kaltim, termasuk di sekitar Penajam Panser Utara dan Kutai yang menjadi lokasi pembangunan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung, relokasi sesuai dengan yang disepakati bersama," kata AHY di Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY mengatakan proses pembebasan lahan itu tidak mudah. Dia juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat tidak ada yang menjadi korban dalam proses pembebasan lahan di IKN.

"Memang kita ingin mempercepat pembangunan IKN tapi tidak boleh ada masyarakat yang kemudian tergusur tercabut dari akarnya tanpa ada pendekatan yang manusiawi, dan tentunya berkeadilan," tuturnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan jika proses pembebasan lahannya sudah selesai, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat pemberian sertifikat. Hal itu untuk memberikan kejelasan hak atas tanah yang ada.

"Tetapi pada saatnya ketika sudah clean and clear, maka ATR/BPN akan sangat siap untuk mempercepat pemberian sertifikat dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapa pun termasuk nanti investor yang akan masuk," ungkapnya.

Sebelumnya, AHY telah melakukan rapat internal terkait pembangunan IKN bersama Presiden Jokowi. Salah satunya membahas terkait 2.000 hektare lebih lahan yang statusnya belum jelas.

"Tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).

Dia menuturkan status tanah tersebut belum jelas karena masih ada masyarakat setempat yang menghuni. Oleh sebab itu, dia melaporkan situasi ini kepada Presiden Jokowi.

"Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden nanti bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Otoritas IKN," ucap AHY.

AHY menyebutkan tidak semua lahan itu menjadi prioritas. Lahan yang prioritas adalah lokasi yang menjadi tempat pengendali banjir dan yang menjadi ruas jalan tol.

"Yang pertama adalah pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektare, ada kurang lebih 22 bidang tanah. Dan yang kedua itu di lokasi yang akan dilewati atau jadi pembangunan jalan tol pada segmen 6A dan 6B itu kurang lebih luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah," papar AHY.