Ia memastikan, nama-nama yang direkomendasikan cukup mampu memahami permasalahan pemberantasan korupsi secara umum dan pemberantasan korupsi yang ada di lembaga antirasuah tersebut.

Kurnia beranggapan, jika mereka terpilih kelak oleh Presiden, orang-orang tersebut mampu dapat bekerja berdasarkan permasalahan yang ada dan memenuhi sejumlah kriteria, terutama terkait dengan rekam jejak yang bersih dan antikonflik kepentingan.

Baca juga: ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Di sisi lain, ICW dan PSHK memberikan sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan presiden untuk memilih sosok yang duduk di kursi pansel, meliputi masalah integritas, kompetensi, dan independensi atau tidak memiliki afiliasi maupun kedekatan dengan institusi negara tertentu hingga kelompok politik tertentu.

Mereka tidak ingin, sejumlah masalah dalam seleksi pansel mengulang kesalahan yang sama di tahun 2019 lalu. Kurnia menilai, pansel yang dibuat pada periode kedua Presiden Jokowi menghasilkan pimpinan KPK bermasalah.

"Jadi ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP. Kami memang tidak memberikan list, hanya 9 saja. Namun kami coba list agar Presiden dapat mempunyai pilihan, tentu pilihan yang mendasarkan pertimbangan integritas, rekam jejak, dan kompetensi," jelasnya.