TAGAR.id, Jakarta - Dalam rangka percepatan implementasi pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta optimalisasi penyelenggaraan tugas di bidang politik dan pemerintahan umum berbasis data dan informasi.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyelenggarakan kegiatan 'Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya' Kegiatan ini di gelar di Swiss-Belhotel Sorong, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat, 17 Mei 2024.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM, Kemendagri RI, Togap Simangunsong. Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Politik dan PUM, Kemendagri, Andi Baso Indra P. Plh. Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Yacob Kareth. 

Internal Pejabat dan Staff Sekretariat Ditjen Politik dan PUM Kemendagri dan sebagai peserta Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Papua Barat Daya dan diikuti oleh peserta sekitar 80 orang.

Dalam laporannya Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Dirjen Politik dan PUM, Kemendagri, Andi Baso Indra menjelaskan dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum di Indonesia, Ditjen Politik dan PUM membangun delapan (8) sistem informasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan serta koordinasi di tingkat pusat hingga daerah.

Andi Baso juga memaparkan 8 sistem tersebut diantaranya; Sistem Informasi Manajemen Pelaporan, Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SI PKS), Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN), Sistem Informasi Ormas (SIORMAS), Sistem Informasi Manajemen Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) di dalamnya ada SIPANTAU, Sistem Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, dan yang terkait dengan sistem data dan informasi di bidang hukum.

“Semua sistem aplikasi tersebut adalah kumpulan regulasi yang terkait dengan apa yang dikerjakan di Ditjen Politik dan PUM dan Kesbangpol di daerah," ucapnya.

“Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan menjadi stimulan bagi Provinsi, khususnya Provinsi Papua Barat Daya, untuk memaksimalkan penggunaan sistem tersebut. Koordinasi antara pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui pelatihan offline dan online, guna menghadapi isu-isu strategis pada periode 2025-2029," tambah Andi.

Dalam kegiatan tersebut Plh. Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Yacob Kareth menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ditjen Politik dan PUM Kemendagri atas inisiatif transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Yacob Kareth menekankan pentingnya integrasi aplikasi digital antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

“Provinsi Papua Barat Daya, sebagai provinsi baru, sangat membutuhkan sistem informasi ini untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan persiapan menghadapi Pilkada 2024. 

Dengan dukungan dan bimbingan dari Ditjen Politik dan PUM, diharapkan Papua Barat Daya dapat menerapkan delapan sistem informasi secara bertahap dan setara dengan provinsi lainnya di Indonesia," jelas Yacob.

Kemudian selanjutnya Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM, Kemendagri RI, Togap Simangunsong yang memimpin kegiatan tersebut sekaligus membuka kegiatan secara resmi dalam sambutannya menyoroti pentingnya tugas pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Togap mengapresiasi kerjasama Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem aplikasi untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan deteksi potensi masalah, khususnya selama Pemilu 2024 lalu.

“Langkah ini terbukti efektif dengan laporan harian yang rinci, memungkinkan respons cepat terhadap dinamika politik. Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 81% merupakan bukti keberhasilan kolaborasi tersebut," tegas Togap.

Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang, Togap Simangunsong menekankan pentingnya kerja sama dan fokus dari semua pihak terkait untuk memastikan proses berjalan lancar dan damai.

Meskipun Papua Barat Daya sempat menjadi wilayah terakhir dalam perhitungan suara Pemilu sebelumnya, hasil akhirnya tetap memuaskan tanpa masalah berarti.

“Di era teknologi saat ini, kecepatan dalam pelaporan dan respons menjadi kunci. Aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan oleh Ditjen Politik dan PUM akan sangat membantu dalam memantau dan melaporkan situasi secara real-time, yang diharapkan dapat diterapkan secara optimal pada Pilkada mendatang," tutup Togap.

Di akhir kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SPBE Tim Sistem Data dan Informasi dari Bagian Perencanaan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri membagikan User ID dan Password aplikasi SPBE Ditjen Politik dan PUM kepada perwakilan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap daerah dapat segera mengakses dan mengoperasikan sistem informasi yang telah diperkenalkan, sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan menjelang Pilkada 2024.

Sebagai informasi kegiatan Bimtek SPBE Ditjen Politik dan PUM di Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya tersebut diisi oleh narasumber antara lain;