Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mengawasi Wali Kota agar tidak melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Novli Bernadi Thyssen Ketua Bawaslu Kota Surabaya menyebut, sudah mengingatkan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya untuk tidak melakukan mutasi jabatan jajarannya.

Mengacu Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah dilarang mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kemarin kami sudah melalukan pemgawasan pendaftaran calon peseorangan (bakal calon wali kota), kami juga sudah imbau wali kota, jajaran Pemkot, tidak melakukan mutasi jabatan terhadap seluruh jajaran di Pemkot Surabaya, karena berdasarkan regulasi Pemkot dilarang mutasi enam bulan sebelum pemungutan suara,” kata Novli, Jumat (17/5/2024).

Melansir Antara, berdasarkan Pasal 190, pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.

“Sanksinya bisa diskualifikasi, katakanlah jika petahana melakukan mutasi atau sanksi administrasi lainnya,” tambahnya.

Sembari bergulir tahapan perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang ditargetkan akhir Mei sudah terpilih.

“Jadi kami memakai sistem evaluasi bagi eksisting dan yang kedua perekrutan kembali pada Panwascam yang sesuai kebutuhan kecamatan,” tandasnya.

Diketahui, Bawaslu RI sudah menyatakan pergantian pejabat terhitung sejak 22 Maret 2024.

Sementara catatan suarasurabaya.net, mutasi dan rotasi terakhir di lingkup Pemkot Surabaya 21 Maret 2024.

Rencananaya Mei akan ada rotasi menggantikan 10 lurah yang pensiun, dan jabatannya kosong. (lta/ipg)