Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menjaga netralitas selama bertugas. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPU semakin kuat.

Hal itu diungkapnya saat menghadiri pengambilan sumpah/janji 155 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Kamis (16/5/2024).

“Pilkada ini hanya kepentingan duniawi dan hanya sesaat. Jadi, jangan sampai Pilkada ini bisa merusak tali silaturahmi yang sudah sejak dulu kita jalan di Kota Surabaya. Apalagi, Surabaya ini dibangun dengan rasa kekeluargaan, Surabaya ini dibangun dengan rasa keguyuban dan kerukunan, jadi jabatan dan kekuasaan itu hanya bersifat sementara di Kota Surabaya,” tegas Eri seusai pelantikan PPK.

Selain itu, ia juga meminta secara khusus kepada para PPK itu untuk terus melakukan sosialisasi apabila nantinya sudah mulai bergerak di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi itu tentu untuk memberikan pengetahuan agar masyarakat bisa memilih pemimpinnya di Pilkada tahun 2024 ini.

“Semakin banyak yang datang, berarti itu keberhasilan kita semuanya untuk menjadikan kota ini menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, PPK yang dilantik hari ini sebanyak 155 orang. Setiap kecamatan ada 5 PPK dan di Surabaya ini ada sebanyak 31 kecamatan.

Menurutnya, setelah PPK ini dilantik, maka agenda selanjutnya yang harus diikuti oleh PPK itu adalah Bimtek. Dalam Bimtek tersebut, nantinya PPK itu akan diberikan pemahaman soal tugas, kewajiban dan wewenang PPK dalam Pilkada 2024.

“Apalagi dalam Pilkada 2024 ini kan kebetulan Surabaya juga bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub ya secara serentak. Jadi, memang tugasnya agak berbeda, ada tambahan lah dibanding dengan tugas PPK Pilkada sebelumnya,” kata Nur Syamsi.

Setelah bimtek, agenda yang terdekat adalah rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mana penetapannya harus dilakukan pada tanggal 26. Selanjutnya, PPK dan PPS akan berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

“Semoga semuanya berjalan lancar,” pungkasnya. [asg/beq]