Jakarta -

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Rapat Majelis Syuro untuk menentukan sikap bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi. Partai Demokrat merespons hal itu dan mengatakan menghargai keputusan apapun.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa dia menghormati setiap keputusan yang diambil oleh Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

"Kami percaya betul, dan menghormati betul Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi dan Presiden terpilih, beliaulah yang punya hak untuk mengajak, untuk menentukan siapa yang akan bersama. Siapa yang akan membantu beliau di kabinet. Ini adalah hak prerogatif presiden. Demokrat percaya dan menghormati itu," kata Herzaky, saat dihubungi, Selasa (14/5/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apapun langkah Pak Prabowo, kami akan mendukung penuh. Karena itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan Pak Prabowo," ujarnya.

Kemudian, PD menghargai setiap sikap yang diambil oleh PKS. Menurutnya, PKS merupakan organisasi independen yang bisa menentukan sikap.

Namun, Herzaky menyampaikan pengabdian kepada negara tak hanya dilakukan di dalam pemerintahan. Tapi juga bisa dilakukan di luar pemerintahan.

"Pengabdian negeri ini tak selalu berada di dalam pemerintahan, tapi juga bisa di luar pemerintahan. Apapun langkah, pilihan, tentu kami, Demokrat, menghormati itu," katanya.

Herzaky menegaskan bahwa Demokrat akan mendukung penuh Pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan.

"Demokrat mendukung penuh apapun langkah Prabowo, dan menghormati pilihan sikap teman-teman PKS. Yang penting demokrat akan fokus membangun negeri ini," katanya.

Sebelumnya, PKS akan menggelar rapat Majelis Syukor bulan depan. Rapat tersebut untuk membahas sikap PKS apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau kembali menjadi oposisi.

"Mungkin bulan depan. Tapi nanti akan dikabari," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dilansir detikNews, Selasa (14/5/2024).

Mardani menegaskan rapat Majelis Syuro digelar untuk menentukan arah politik PKS ke depan.

"(Jadi oposisi atau koalisi pemerintah) itu akan diputuskan di Majelis Syuro," tambahnya.

(aik/dnu)