Lembaga Indikator Politik Indonesia menyoroti indeks kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang kian merosot. Indikator Politik meminta KPK bercermin dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan hingga Polri.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (12/5/2024). Mulanya dia menyoroti merosotnya tren kepercayaan publik terhadap KPK.

"KPK harus hati-hati kalau trust-nya terus-menerus merosot. Apapun yang dilakukan KPK itu akan ditolak oleh publik. Ini adalah lonceng kematian untuk lembaga apa pun. Kalau misalnya trust-nya buruk sehingga apa pun yang dikeluarkan akan mengalami resistensi," kata Burhanuddin, Minggu (12/5/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil survei, kepercayaan publik terhadap KPK tergolong rendah dibandingkan lembaga penegak hukum lain dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, lebih rendah dari kejaksaan, MK, hingga Polri sejak Desember 2023 hingga April 2024.

Burhanuddin meminta lembaga antirasuah untuk bercermin kepada lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan hingga Polri. Sebab, beberapa lembaga lainnya sempat menurun tren kepercayaan publik namun berangsur membaik.

"Supaya bercermin dari hasil kurang positif ini sebagai motivasi batu loncatan untuk kembali meraih kepercayaan publik itu. Tren-nya begini masih belum pulih. MK masih lumayan, memang ini survei nya sebelum MK ngambil putusan terkait PHPU ya. Tapi MK ini menarik buat saya sempat anjlok terutama setelah mengambil putusan nomor 90, kemudian ada tren kenaikan," kata dia.

"Jadi ada gebrakan dan menurut saya tidak ada salahnya untuk KPK bercermin dari pengalaman MK karena MK ada kepulihan. Polisi juga sempat pulih meski kemudian dapat isu Sambo, drop ini. kejaksaan, bayangin kejaksaan ini lembaga yang paling rendah (survei) dibanding lembaga penegak hukum tapi belakangan mengalami tren positif terkait dengan persepsi publik atas kinerjanya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin meminta semua pihak untuk sama-sama membangun kembali marwah KPK sebagai anak kandung reformasi. Salah satunya melalui pemantauan penetapan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode mendatang.

"Karena melalui pemilihan Pansel yang baik yang berintegritas kita punya ekspektasi lahir pimpinan KPK dan Dewas yang lebih kredibel berintegritas lebih berani dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi," imbuhnya.