Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Political And Public Studies, Jerry Massie, mengusulkan agar Prabowo Subianto mengurangi jabatan wakil menteri (wamen) dan menghapus staf khusus (stafsus) milenial.

“Yang justru perlu dikurangi wakil menteri yang terlalu banyak. Di negara-negara maju jarang saya dengar ada wamen,” ujarnya pada Kamis (9/5).

Jerry menyampaikan, di beberapa negara maju tidak ada wamen. Bahkan di era Presiden terbaik Indonesia tak ada namanya wakil menteri. Untuk mengurangi jabatan tersebut, Prabowa selaku presiden terpilih tinggal menerbitkan Perppu untuk mengubah aturan kementerian.

“Justru tujuh orang staf khusus mileneal dihapus saja, tak ada keuntungan. Angkat jubir hanya satu bukan semua di KSP mengangkat dirinya jubir,” ujarnya.

Jerry juga mengusulkan agar Prabowo Subianto mengangkat penasihat presiden di bidang ekonomi, hukum, dan politik. Jabatan tersebut harus diisi oleh para pakar yang profesional.

Sedangkan untuk usulan penambahan kursi 40 menteri di pemerintahan Prabowo nanti, Jerry menilai itu tak terlalu masalah. Namun demikian, harus diisi sosok-sosok profesioal, tepat, dan jujur bukan maling.

“Saya kira isu penambahan kementerian menjadi 40 masih realistis. Sejumlah 38 kementerian pun bagus, seperti Kabinet Pembangunan VI Soeharto terdapat 38 kementerian,” ujarnya.

“Tak masalah 38 sampai 40 tapi yang wakil menteri perlu dikurangi karena di atas 20 sudah tak efektif dan efesien,” ujarnya.

Jerry lebih lanjut menyampaikan, seandainya PKS, PKB, dan NasDem bergabung maka dipastikan jumlah menteri mereka akan bertambah. Ia menyarankan agar ada menteri kalangan muda.

“Untuk nomenklatur perlu juga ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif hanya membuang anggaran negara dibekukan saja. Begitu pula Kementerian BUMN kalau bisa diperkecil lagi dari 100 ke 70 atau 60. Ini bisa menghemat anggaran negara,” katanya.

Prabowo juga jangan memberikan lebih dari 3 jabatan. Ini agar tidak seperti pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan yang merangkap hampir 20 jabatan dan Sri Mulyani 36 jabatan. “Aturannya 1 sampai 3 jabatan tak terlalu bermasalah,” katanya.

14