PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Presiden Terpilih, Prabowo Subianto menang karena dicintai rakyatnya. Ia menepis bantuan social (bansos) menjadi musabab Utama paslon 02 memenangkan Pilpres 2024.

Dalam sambutannya pada Workshop dan Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024 malam, Zulhams mengatakan banyak orang salah sangka terkait hal itu.

Anggapan tersebut, kata Zulhas amat sangat keliru. Alih-alih menang jalur Bansos, ia mengklaim bahwa Prabowo menang karena cinta dari masyarakat, terutama kalangan miskin.

“Banyak orang salah sangka, Bapak Prabowo dianggap menang karena bansos, keliru. Pak Prabowo dicintai masyarakat karena Pak Prabowo ingin melayani rakyat yang kelaparan, yang tidak mampu, dengan makan siang gratis,” ucap Zulhas, dikutip Jumat, 10 Mei 2024.

Zulhas selanjutnya menekankan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah sepenuhnya selesai. Untuk itu, ia mengingatkan semua pihak untuk tak lagi menggembar-gemborkan narasi dan diksi negatif atas hasilnya.

“Kita harus move on (beranjak), bergerak ke depan dengan agenda dan permasalahan bangsa yang tidak mudah dan penuh tantangan,” katanya.

“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, insyaallah cita-cita Indonesia menjadi negara maju bisa kita wujudkan,” ujarnya menandaskan.

Baca Juga: Jumlah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah? Zulhas: Kalau Perlu Diperbanyak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah mengghabiskan anggaran negara sebanyak Rp43,3 triliun dalam kuartal pertama 2024.

"Untuk belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah Rp35,9 triliun waktu itu sudah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi," katanya dalam konferensi pers pada Jumat, 26 April 2024.

Pada kuartal pertama 2023, yakni Januari hingga Maret, eksekusi bansos cukup tertunda. Sebab dalam periode itu, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang melakukan penyesuaian terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Tahun 2024 kembali, kemudian dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan DTKS maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui PT Pos, sehingga eksekusinya bisa Januari-Maret," ujar Sri. ****