Jakarta -

Belakangan ini, muncul kabar kalau kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto jumlahnya akan bertambah dari sebelumnya. Partai koalisi Prabowo buka suara perihal tersebut.

Partai Koalisi Mendukung

Partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung wacana penambahan kementerian tersebut. Golkar salah satunya, yang menilai banyaknya kementerian akan mempercepat implementasi kebijakan.

"Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat," kata Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, saat dihubungi, Rabu (8/5/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dave mengatakan penambahan kementerian tidak harus selalu dipandang negatif. Dia menyebut kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi sebuah kebijakan juga ditentukan dari susunan kabinet yang terbentuk.

"Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," katanya.

Menurut Dave, wacana penambahan kementerian di era Prabowo-Gibran diyakininya akan mempermudah bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk masyarakat.

"Jadi Presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," ujar Dave.

PAN pun mendukung wacana penambahan pos kementerian. Dengan alasan, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk 280 juta.

"Saya belum mengikuti tuh, itu haknya presiden terpilih ya. Tapi negara Indonesia yang besar, ya, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus," kata Zulhas kepada wartawan di acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024).

Zulhas menyebut kondisi dunia saat ini terus berkembang seperti halnya kebutuhan akan rumah bagi anak muda. Menurutnya penambahan mengikuti kondisi dunia yang terus berkembang.

"Bagus, dulu kan kita ada perumahan misalnya, sekarang orang mau climate change iya kan, menjadi perhatian anak muda kita semua seluruh dunia atau penting lingkungan misalnya. Itu saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus," ungkap Zulhas.

Prabowo masih fokus rancang program, simak selengkapnya di halaman berikut