Liputan6.com, Jakarta - Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, membaca hal itu belum tentu selaras dengan sikap partai, karena pernyataan Ganjar adalah sebagai seorang individu.

“Ganjar mungkin saja diuntungkan jika PDIP oposisi, karena daya tawar politiknya tetap tinggi. Tetapi, bagi Puan? ini bisa saja menjadi peluang baru, apalagi adanya wacana presiden Club yang digagas oleh Prabowo," ujar Arifki seperti dikutip dari siaran pers diterima, Kamis (9/5/2024).

Arifki meyakini, wacana Presiden Club tidak bisa terealisasi jika PDIP berada di barisan oposisi. Sebab sebagai ketua umum PDIP, tentu sikap politik yang bakal diambil oleh Megawati sangat keras dan tegas. Meski pun begitu, Presiden Club tanpa Megawati bisa dinilai sah-sah saja.

Lebih dari itu, Presiden Club adalah ide yang bakal mempertemukan Megawati dengan Jokowi dan SBY secara rutin. Namun diketahui saat ini hubungan Megawati dengan keduanya belum harmonis. 

Artinya, walau ide yang dibangun Prabowo bertujuan sebagai bagian dari persatuan bangsa dan rekonsiliasi elite pasca pilpres. Namun karena hubungan belum harmonis maka hal itu dirasa sulit.

"Presiden Club tersebut susah terjadi, apalagi jika PDIP dipisahkan posisi Megawati sebagai mantan presiden dan ketua umum partai. Jika hal tersebut belum selesai, maka bakal sulit mewujudkan hal tersebut. Meskipun wacana tersebut sangat baik," yakin Arifki.

Diberitakan sebelumnya, mantan Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menilai, mencintai negara dapat dilakukan meski berada di luar pemerintahan.

Ganjar menegaskan, menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029. Ia berjanji akan memberikan dukungan melalui kontrol dari luar pemerintahan dengan cara yang benar dan tidak mencela.