Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersedia jika memang diminta memberikan saran dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe atau ikut dalam mencampuri urusan kabinet pemerintahan mendatang.

Diketahui, Prabowo-Gibran merupakan Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya sebenarnya kan tidak perlu cawe-cawe ya Pak Jokowi dalam urusan kabinet Prabowo-Gibran, karena urusan kabinet itu urusan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Ujang kepada merdeka.com, Minggu (5/4/2024).

Menurut Ujang, semestinya Jokowi cukup untuk menitipkan nama saja kepada Prabowo jika memang ada yang dititipkan dalam kabinet pemerintahan mendatang.

"Karena bagaimana pun Jokowi dia punya jasa Prabowo-Gibran, maka ketika akan menitip orang-orangnya, kelompoknya untuk bisa menjadi menteri silahkan kalau di politik itu titip menitip itu sudah hal yang biasa, sesuatu yang umum, sesuatu yang tidak aneh," ujarnya.

"Jadi kalau cawe-cawe jangan, merusak citra diri. Ya tadi jangan cawe-cawe, menitip saja. Karena bagaimanapun merusak diri Jokowi yang akan landing di 20 Oktober 2024, jadi sejatinya yang bagus adalah menitip orang-orang dekatnya, kelompoknya silahkan ke Prabowo," sambungnya.

Karena jasa mantan Wali Kota Solo yang dianggap besar itulah, Ujang menganggap jika Jokowi sah-sah saja jika menitipkan nama kepada Prabowo untuk dijadikan sebagai menteri.

Apabila, jika Jokowi melakukan cawe-cawe. Maka cara yang digunakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sangat disayangkan. Karena, hal itu disebutnya tidak sehat dalam membangun kualitas demokrasi ke depannya.

"Cawe-cawe kan intervensi, intervensi kan enggak bisa, enggak boleh. Karena itu hak prerogatif Prabowo. Jadi cawe-cawe jangan, cawe-cawe tidak boleh, kalau mau menitip silahkan," ucapnya.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi saja, tetapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik SBY maupun Megawati.