DEN HAAG, iNews.id - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mendapat ancaman setelah beredar informasi akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ICC sedang melakukan penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina. 

Penyelidikan juga dilakukan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Hamas saat melakukan serangan lintas batas ke Israel pada 7 Oktober.

Baca Juga

Mengenal ICC, Mahkamah Pidana Internasional yang Bikin Israel Kalang Kabut

Jaksa ICC tak menyebut apakah ancaman itu terkait dengan penyelidikan di Gaza atau tidak, namun spekuasi beredar ke arah itu. Amerika Serikat membela Israel, menentang penyelidikan terhadap Israel.

Kepala jaksa ICC Karim Khan mengatakan pihaknya menyadari ada kepentingan publik yang signifikan dalam setiap penyelidikan sehingga ancaman seperti itu tak akan berpengaruh. 

Baca Juga

Rusia Sebut AS Munafik, Dukung ICC Tangkap Putin tapi Tolak Penyelidikan atas Israel

"(ICC) Berusaha erlibat secara konstruktif dengan semua pemangku kepentingan," kata Khan, dikutip dari AFP, Sabtu (4/5/2024).

Namun dia menegaskan independensi ICC telah dirusak dengan ancaman tersebut yang tujuannya sebagai pembalasan terhadap pengadilan atau indvidu di dalamnya.

Baca Juga

ICC Mungkin Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu Pekan Ini

“Ancaman tersebut, bahkan jika tidak ditindaklanjuti, bisa menjadi pelanggaran terhadap ICC," ujarnya, seraya menyerukan diakhirinya aktivitas tersebut.

Khan menolak menyebut dari mana ancaman berasal serta kasus apa yang diselidiki.

Baca Juga

Afsel Pertanyakan Kenapa ICC Tak Perintahkan Tangkap Netanyahu karena Bantai Warga Gaza

Laporan media AS dan Israel sebelumnya menyebutkan, jaksa ICC bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap politisi Israel, termasuk Netanyahu, maupun para pemimpin Hamas.

Netanyahu pada 1 April lalu mengatakan, ICC sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya serta pejabat senior pemerintah dan militer lainnya bagian dari penyelidikan kejahatan perang.

“Ini merupakan tindakan sangat keterlaluan,” katanya.

Editor : Anton Suhartono